Tito Karnavian Klaim Papua Bisa Jadi 6 Wilayah Administrasi, MRP: DOB untuk Kepentingan Siapa?

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Gelombang demonstran terus turun ke jalan guna menyuarakan penolakan pemekaran daerah otonomi daerah (DOB) di Papua.

Sejumlah daerah dalam aksinya ada yang damai dan ada yang memakan korban jiwa.

Kabupaten Nabire dan Yakukimo merupakan dua kabupaten yang berujung bentrok antara demonstran dan aparat gabungan.

Baca juga: Soal DOB dan Blok Wabu, Jhony Banua: Jangan Lagi Ada Tangisan di Atas Tanah Papua!

Bahkan, di Kabupaten Yahukimo terjadi korban jiwa.

Penolakan DOB tersebut bukan hanya datang dari masyarakat, tetapi datang juga dari lembaga kultur Papua yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP).

MRP menilai, Papua belum saatnya dimekarkan menjadi enam wilayah administrasi.

Jumlah penduduk yang sedikit jadi satu di antara alasan penolakan dari pihak MRP.

"Dari jumlah penduduk asli, orang asli Papua tidak banyak," kata Anggota MRP Pokja Adat Lapago, Aman Jikwa, kepada Tribun-Papua.com, di Jayapura, Kamis (24/03/2022).

Dikatakan, kalau hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka tidak perlu lagi dilakukannya pemekaran DOB di Papua.

Baca juga: Pertemukan Kelompok Pro dan Kontra DOB, DPR Papua Buka Diskusi Publik

"Kalau untuk masalah kewilayahan itu memang Papua sangatlah besar, tetapi pemekaran itu bukan untuk wilayah tetapi ini untuk masyarakat," ujarnya.

Aman mencontoh wilayah Lapago yang jumlah penduduknya tidak banyak.

"Semua daerah saling berdekatan anatara satu dan lainnya, dan untuk mensejahtetakan masyarakat itu tidak sulit. Jadi pemekaran ini untuk kepentingan siapa?," ujarnya.

Baca juga: Gejolak Aksi Tolak DOB, DPR Papua Kawal Ketat Aspirasi sampai ke Pemerintah Pusat

Jadi kalau memang benar-benar mau fokus untuk membangun masyarakat maka tidak perlu ada lagi provinsi baru.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemekaran Provinsi Papua bakal menjadi enam wilayah administrasi. Namun, rencana tersebut belum final karena masih terdapat perdebatan terkait pemekaran.

Enam provinsi yang diusulkan pemerintah pusat antara lain, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri. (*)