Mimika dan Nabire Berebut Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, Daerah Mana yang Lebih Layak?

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Dinamika pembentukan Daerah Otonomi Khusus (DOB) di Papua terus berjalan.

Sekadar diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemekaran Provinsi Papua bakal menjadi enam wilayah administrasi.

Meski demikian, rencana tersebut belum final karena masih terdapat perdebatan terkait pemekaran.

Enam provinsi yang diusulkan Pemerintah Pusat tersebut antara lain, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri.

Baca juga: Soal Pemekaran Papua Tengah, Bupati Nabire Ungkap Alasan Mengapa Mimika Tak Cocok Jadi Ibu Kota

Jikalau pembentukan DOB berjalan sesuai rencana pemerintah pusat, Bupati Nabire, Mesak Magai, menilai Mimika tidak cocok dijadikan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.

Sebab, Mesak menyebut Mimika merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Fakfak Papua Barat.

"Kemudian, tanpa Mimika ini kan sudah memenuhi syarat, karena Mimika ini pemekaran dari Kabupaten Fakfak Papua Barat," ujar Mesak Magai kepada Tribun-Papua.com via telepon, Selasa (5/4/2022).

Nabire

Jika dilihat dari sisi historis pemerintahan, Kabupaten Nabire telah memekarkan lebih banyak kabupaten dibandingkan Mimika.

Meskipun, Mesak menyadari betul terkait satu keunggulan Mimika dibandingkan Nabire yakni memiliki bandara yang memadai.

"Akan tetapi, perlu menjadi perhatian pemerintah pusat juga, bahwa pembangunan infrastruktur dari Nabire dan kabupaten sekitarnya telah terbangun, termasuk jalan penghubung darat sampai ke Puncak," katanya.

Menurut dia, melihat kondisi yang ada, apabila menjadikan Mimika sebagai ibu kota Papua Tengah, maka Pemerintah akan membangun kembali jalan dari Timika sampai ke wilayah Meepago, termasuk beberapa kabupaten di wilayah Nabire.

Selain dari sisi aksesibilitas dan infrastruktur yang telah terbangun, menurut dia, Kabupaten Nabire juga sebagai salah satu kabupaten tertua di tanah Papua.

"Kabupaten Nabire memiliki kondisi keamanan yang lebih baik dibandingkan Mimika,"katanya.

Baca juga: Bupati Nabire: Pemerintah Pusat Melihat DOB sebagai Solusi Kesejahteraan Papua

Demikian, ketika Provinsi Papua Tengah resmi menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), maka tidak ada kompromi lagi untuk menjadikan Nabire sebagai ibu kotanya.

Hal itu telah disepakati bersama kepala daerah lainnya di wilayah adat Meepago, yakni Bupati Paniai Meki Fritz Nawipa, dan Bupati Puncak Jaya Dr Yuni Wonda.

"Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada publik, yaitu Kabupaten Nabire ini daerah sentral se-kawasan Papua Tengah, yang memiliki daerah hinterland Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, Lanny Jaya, Puncak Jaya, dan Puncak," jelasnya.

"Maka itu, saya harap bahwa ibu kota Provinsi Papua Tengah bisa berada di Nabire. Karena kita ketahui bersama, pengesahan DOB itu hak inisiatif DPR RI, di mana pemerintah akan tetap mengikuti," tandasnya.

Mimika

Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan, pemekaran Provinsi Papua Tengah rencananya diresmikan tahun 2022 ini.

Sedangkan pemilihan Gubernur definitif akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.

Bupati Omaleng juga mengungkapkan, kepastian terhadap pemekaran Provinsi Papua Tengah tersebut, setelah pihaknya bersama para bupati lainnya melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian bersama tim pemekaran.

Baca juga: Nabire Harus Jadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, Bupati Mesak Magai: No Kompromi

Dalam pertemuan tersebut juga diputuskan Mimika menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah.

Pasalnya Kabupaten Mimika merupakan Kabupaten yang memiliki fasilitas yang lengkap. (*)