Breaking News:

Pemekaran Papua

Bupati Nabire: Pemerintah Pusat Melihat DOB sebagai Solusi Kesejahteraan Papua

Kebijakan pembentukan Daerah Otonomi Baru di Papua, menurut Bupati Nabire, Mesak Magai, mau tidak mau harus diikuti.

Tribun-Papua.com/Aldi Bimantara
Bupati Nabire Mesak Magai. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Bupati Nabire, Mesak Magai, mengatakan, pemerintah pusat telah melihat bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan solusi dalam menjawab kesejahteraan Papua dan pembangunannya.

Oleh karenanya, kebijakan ini mau tidak mau harus diikuti.

"Dengan tujuan pemekaran ialah memperpendek rentang pembangunan, itu harus kita sadari bersama," ujar Mesak Magai kepada Tribun-Papua.com via telepon seluler, Selasa (5/4/2022).

Baca juga: Soal DOB dan Blok Wabu, Jhony Banua: Jangan Lagi Ada Tangisan di Atas Tanah Papua!

Hal ini disampaikan Bupati Nabire, Mesak Magai, merespon aksi demonstrasi menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) di sejumlah daerah di Papua, termasuk Nabire, beberapa waktu belakangan.

Mesak Magai meminta pendemo agar tidak membuang energi dengan cuma-cuma, lantaran menurutnya pemekaran ialah ketentuan pusat.

"Iya merespon sebagian masyarakat yang berdemo tolak DOB, termasuk adik-adik mahasiswa, bagi kami yang hidup dalam NKRI, maka itu masalah pemekaran, saya pikir sebagai pejabat Papua tidak ngotot untuk pemekaran, tetapi itu kebijakan Pemerintah Pusat,"kata Mesak.

Baca juga: Filep Karma Bakar Massa Jayapura: Otsus dan DOB Tak Beri Manfaat kepada Rakyat Papua

Mesak mengatakan, dalam sejarah, sebagai Orang Asli Papua (OAP), telah melakukan berbagai penolakan Otonomi Khusus (Otsus), namun keputusan akhir tetap berada pada kewenangan Pemerintah Pusat.

"Kami juga ikut memboyong teatrikal peti jenazah, mulai dari Abepura sampai Kantor DPRP, namun saat itu Pemerintah Pusat tidak tanggapi, jadi percuma," katanya.

Selain itu, Gubernur Papua Lukas Enembe juga sebelumnya telah merancang UU Otonomi Khusus Plus yang dinilai sesuai dengan hati nurani masyarakat Papua, tetapi itupun ditolak.

"Jadi sekarang, demo apapun juga, apabila ditanggapi ya percuma, untuk itu jangan buang energi kita. Bisa saja masyarakat yang menjadi korban, itu bisa muncul karena kesalahan dari kita sendiri," katanya.

Baca juga: Tito Karnavian Klaim Papua Bisa Jadi 6 Wilayah Administrasi, MRP: DOB untuk Kepentingan Siapa?

Dia berharap masyarakat Papua agar dapat menciptakan situasi yang kondusif di Tanah Papua, dengan tidak menimbulkan kerusuhan saat berunjuk rasa menolak pembentukan DOB.

Sekadar diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemekaran Provinsi Papua bakal menjadi enam wilayah administrasi.

Meski demikian, rencana tersebut belum final karena masih terdapat perdebatan terkait pemekaran.

Enam provinsi yang diusulkan Pemerintah Pusat tersebut antara lain, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri.

Menyusul rencana pemerintah pusat membentuk DOB di Tanah Papua, sejumlah aksi demonstrasi penolakan bergejolak di sejumlah daerah, di antaranya Kota Jayapura, Sorong, Mimika, Nabire, Manokwari, Wamena, hingga Yahukimo.(*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved