Pemekaran Papua
Nama Provinsi Anim Ha Ditolak, Thomas Eppe Safanpo: Nama Itu Fiktif
Mengganti nama Provinsi Papua Selatan menjadi Provinsi Anim Ha sama saja mengangkat derajat suku tertentu tetapi merendahkan suku-suku lainnya.
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Ketua Tim Pemekaran Provinisi Papua Selatan Thomas Eppe Safanpo menolak dengan tegas penggunaan nama Provinsi Anim Ha usai Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) 3 Provinisi Baru di Papua.
"Kami keberatan jika nama calon provinsi yang dimekarkan menggunakan nama-nama adat," kata Thomas dikutip dari laman Kompas.com, Kamis (7/4/2022).
Menurut Thomas, nama-nama wilayah adat direkayasa.
Baca juga: RUU 3 Provinsi Baru di Papua Gunakan Nama Wilayah Adat, Berikut Daftarnya!
Nama wilayah adat, menurutnya adalah nama dari Belanda yang diganti dengan nama adat suku tertentu.
Thomas menjelaskan, mengganti nama Provinsi Papua Selatan menjadi Provinsi Anim Ha sama saja mengangkat derajat suku tertentu tetapi merendahkan suku-suku lainnya.
Sebab Anim Ha bagi Suku Marind, berarti menyebut diri sebagai manusia sejati.

Sedangkan masyarakat di luar suku Marind disebut ikom yang artinya bangsa atau derajat manusia yang direndahkan.
Jika nama Provinsi Papua Selatan diganti menjadi Provinsi Anim Ha, Thomas menilai, lima suku besar yang berada di wilayah Papua bagian selatan akan keberatan.
"Belum lagi puluhan suku-suku kecil yang lainnya pasti keberatan. Karena Anim Ha itu spesifik merujuk pada Suku Marind," ujar Wakil Bupati Asmat ini.
Baca juga: Penuhi Syarat Administrasi, Pembentukan Provinsi Papua Selatan Sudah Final
Dalam RUU yang disetujui Baleg DPR RI, nama calon provinsi diusulkan diganti.
Nama Provinsi Papua Selatan diusulkan menjadi Provinsi Anim Ha, Papua Tengah menjadi Provinsi Meepago dan Papua Pegunungan Tengah menjadi Provinsi Lapago.
Thomas mendesak agar nama-nama calon provinsi tetap dan tak ada penggantian.
"Kalau bisa nama-nama pemekaran Papua menggunakan nama Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah. Jadi, jangan pakai nama-nama adat, karena itu fiktif, karena tidak mewakili semua suku yang bernaung dalam wilayah itu," jelas Thomas. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul - Usulan Nama Provinsi Baru Anim Ha Ditolak, Ini Penyebabnya