Pemekaran Papua

Marak Protes DOB, Masyarakat Adat Keerom: Kelompok Ilegal Setop Mengatasnamakan Rakyat Papua

Herman Yoku menegaskan aspirasi rakyat Papua tidak bisa diwakili satu kelompok tertentu, apalagi dianggap ilegal.

Tribun-Papua.com/Istimewa
SERUKAN DAMAI - Masyarakat adat Keerom yang tergabung dalam wilayah Tabi meminta semua pihak agar menjaga situasi Papua tetap aman dan kondusif di tengah maraknya protes pemekaran wilayah Papua. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Masyarakat adat Keerom yang tergabung dalam wilayah Tabi meminta semua pihak agar menjaga situasi Papua tetap aman dan kondusif.

Ini menyusul maraknya aksi damai di berbagai daerah, belakangan ini, yang justru menentang kebijakan pemerintah terkait rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Bumi Cenderawasih.

Kepala Suku Besar Masyarakat Adat Keerom, Herman Yoku, menganggap aksi unjukrasa menolak pemekaran wilayah Papua merupakan tindakan bertolakbelakang dengan kebijakan pemerintah.

Baca juga: Pemekaran Provinsi Baru di Papua, Eks Tokoh OPM: Saya Dukung!

Terlebih, aktor dalam demonstrasi mengatasnamakan rakyat Papua.

"Kami masyarakat Papua menyerukan kedamaiaan di atas tanah ini. Ramainya aksi demonstrasi di Provinsi Papua didasari prinsip yang bertolakbelakang dengan kebijakan pemerintah," ujar Yoku dalam rilis pers yang diterima Tribun-Papua.com, Kamis (21/4/2022).

Karena itu, masyarakat adat Keerom menyerukan tiga poin pernyataan sikap terkait pemekaran wilayah Papua, dalam bentuk deklarasi damai.

Tiga poin pernyataan sikap itu antaralain:

1. Mengajak semua masyarakat yang tinggal dan menetap di atas Tanah Papua untuk turut serta menjaga situasi Kamtibmas kondusif.

2. Mengajak semua elemen masyarakat Papua agar tidak melakukan aski yang dapat mengganggu keamanan, apalagi di masa Paskah bagi umjat Kristen, serta umat Muslim yang menjalani puasa bulan suci ramadan.

3. Menolak tegas setiap aksi unjukrasa dari kelompok manapun terutama kelompok ilegal di negeri ini, seperti KNPB, ULMWP, PRP dan sebagainya yang mengatasnamakan rakyat Papua. Karena hanya akan mengganggu situasi Kamtibmas, dan aksi tersebut bukanlah representasi rakyat Papua yang cinta damai.

Baca juga: Nicolas Masset Apresiasi Pemekaran Provinsi Baru di Papua

Sementara itu, Herman Yoku menegaskan aspirasi rakyat Papua tidak bisa diwakili satu kelompok tertentu, apalagi dianggap ilegal.

Sebaliknya, ia mengecam setiap tindakan kelompok warga yang mengatasnamakan tujuh wilayah adat di Tanah Papua.

"Papua ini luas dan terdiri dari 7 wilayah adat, dan setiap wilayah adat memiliki pendirian dan prinsipnya sendiri - sendiri," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved