Subsidi Minyak Goreng Papua

Presiden Jokowi Hingga Mendag Lutfi Disomasi Perkara Minyak Goreng Masih Langka dan Mahal

Organisasi masyarakat itu meminta pemerintah segera menanggulangi persoalan ini dan mencegahnya terulang di masa depan.

Editor: Roy Ratumakin
DOK. Humas Kemensos
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) saat menghibahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng secara langsung kepada para penerima manfaat (PM) di Pasar Harjamukti, Kota Cirebon, Senin (13/04/2022). 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Organisasi-organisasi sipil itu beranggotakan Sawit Watch, eLSAM, HuMA, PILNET, WALHI, dan Greenpeace Indonesia melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah lembaga negara akibat langka dan mahalnya minyak goreng saat ini.

Mereka meminta pemerintah segera menanggulangi persoalan ini dan mencegahnya terulang di masa depan.

Pihak yang dilayangkan somasi adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Baca juga: Tolak Perpanjangan Jabatan Presiden: Mahasiswa Terus Bersuara Hingga Jokowi Lengser

"Kami meminta untuk segera memenuhi permintaan kami paling lama 14 hari sejak surat ini kami sampaikan," ujar Deputi Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, kepada wartawan seusai menyerahkan somasi ke Kementerian Perdagangan, Jumat (22/4/2022).

Mereka meminta agar pemerintah segera memprioritaskan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri ketimbang ekspor, serta menetapkan kembali harga eceran tertinggi (HET) terhadap produk minyak goreng di tingkat peritel.

"Dalam hal ini pemerintah patut diduga mengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng," ujar Rambo.

"Dampak dari kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng yang terjadi di seluruh Indonesia juga sudah merenggut korban jiwa, di antaranya karena mengantri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng," jelasnya.

Baca juga: Setelah Tetapkan Tersangka Mafia Minyak Goreng, Kejagung Awasi 88 Perusahaan

Mereka juga meminta agar Presiden Jokowi dan Menperin Agus Gumiwang serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengevaluasi struktur industri minyak goreng Indonesia, guna memastikan tidak ada lagi struktur pasar yang terkonsentrasi seperti saat ini agar pasar persaingan sehat bisa terwujud.

Jika selama 14 hari somasi ini tidak diindahkan, organisasi-organisasi sipil siap membawanya ke meja hijau.

"Kalau keberatan tak dipenuhi, kami akan berencana ajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta," ungkap anggota Public Interest Lawyers Network (PILNET) Judianto Simanjuntak dalam kesempatan yang sama. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul - Jokowi, Airlangga, hingga Mendag Lutfi Disomasi karena Minyak Goreng Masih Langka dan Mahal

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved