Kata Pengamat soal Serangan KKB di Nduga Papua: Ada 'Tactical Gap' yang Mereka Kuasai

TRIBUN-PAPUA.COM - Pengamat terorisme dan intelijen, Stanislaus Riyanta, memberikan pandangannya terkait serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua.

Diketahui, KKB menyerang aparat keamanan selama dua hari, yakni Kamis (21/4/2022) dan Jumat (22/4/2022).

KKB menembaki mobil Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz di Kampung Nogolaid, Distrik Kenyam, pada hari Kamis.

Terdapat 29 bekas tembakan yang tertinggal di mobil Satgas Operasi Damai Cartenz, termasuk bekas tembakan di salah satu ban. Tidak ada korban jiwa dalam serangan ini.

Baca juga: Rentetan Serangan KKB dalam 2 Hari di Papua, Tembaki Aparat Keamanan hingga Bakar Aset PT MTT

Sedangkan, pada Jumat, KKB menembaki Pos Satgas Kodim Mupe Yonif 3/Marinir di Kalikote, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Serangan ini menewaskan Pratu Marinir Dwi Miftahul Ahyar dan melukai Mayor Marinir Lilik Cahyanto.

Menanggapi hal itu, Stanislaus Riyanta menilai KKB tak memandang matra TNI saat melakukan serangan.

“Entah itu AD (Angkatan Darat), Angkatan Laut (AL), maupun AU (Angkata Udara). Siapa pun tentara akan mereka musuhi dan perangi,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (23/4/2022).

Dalam beraksi, KKB memanfaatkan pengetahuan tentang medan.

Baca juga: KKB Kembali Serang Pos Marinir di Nduga Papua, 1 Prajurit Gugur dan 1 Lainnya Terluka

“Mereka orang di situ. Jadi ada tactical gap yang mereka kuasai,” ucapnya.

Dengan pengetahuan tentang medan, begitu melakukan serangan, KKB akan kabur ke hutan.

Stanislaus menyebutkan, itu sudah menjadi pola serangan KKB.

Meski personel keamanan menggunakan peralatan berteknologi untuk mengejar KKB, tetapi alat tersebut kemungkinan akan menemui kendala karena kondisi geografis.

“Akan sulit (mengejar) kalau melihat kontur, hutan lebat, dan cuaca yang kadang kurang mendukung,” ungkapnya.

Baca juga: KKB Serang Satgas Operasi Damai Cartenz, Tembaki Aparat dalam Jarak 30 Meter

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Kebijakan Strategis Indonesia ini menuturkan, untuk meminimalisasi pergerakan KKB, pemerintah perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat.