Pemekaran Papua

Tolak DOB, MRP Tuai Kritik, Unas Ginia: MRP Jalankan Tugas Negara melalui Otsus

MRP bukan lembaga politik tapi lembaga kultural yang mengakomodir unsur adat, perempuan, dan agama.

Tribun-Papua.com/Istimewa
Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Amnesty Internasional Indonesia menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Jakarta, Jumat (15/4/2022). MRP meminta pemekaran wilayah Papua ditunda. 

Laporan wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik R Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara di Jayapura angkat bicara perihal langkah Majelis Rakyat Papua (MRP) menyampaikan aspirasi DOB Papua kepada Presiden Joko Widodo.

Koordinator Nusantara (Kornus) BEM, Unas Ginia, kepada Tribun-Papua.com, Senin (2/5/2022), menyebut tidak ada salahnya menyampaikan aspirasi ke presiden berdasarkan nama institusi negara yang legal, dalam bentuk kebebasan berpendapat di muka umum.

“MRP memiliki hak imunitas, kekebalan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

“MRP menjalankan tugas negara melalui Otsus,” tegasnya.

Unas juga menolak pernyataan Anggota DPR RI Dapil Papua Yan Mandenas soal langkah MRP bertemu Presiden.

Baca juga: BEM Uncen: Mahfud MD dan Yan Mandenas Melukai Hati Rakyat Papua

Baca juga: Timika Jadi Ibu Kota Papua Tengah, IPMM: Kami Tegas Menolak!

Diketahui, Mandenas menjelaskan bahwa MRP tidak membaca UU 2/2021 tentang perubahan kedua UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua, sehingga tidak memahami dan tidak secara benar menafsirkan UU tersebut.

Tertuang dalam UU Otsus, MRP bukanlah lembaga politik.

Sebaliknya MRP merupakan lembaga kultural yang mengakomodir unsur adat, perempuan, dan agama.

Namun, aspirasi yang dibawa MRP ke Presiden soal penolakan pembentukan DOB dinilai bersifat politis yang tidak mengakomodir suara dari unsur adat, perempuan, maupun agama.

“Jangan karena MRP dibentuk dari Otsus, digaji dari dana Otsus, sehingga tidak boleh berperan sebagai lembaga politik.”

“Sebagai mahasiswa kami menolak dengan tegas pernyataan tersebut.”

“Sebab, MRP itu representasi rakyat Papua,” tegas Unas.

Selain itu, Unas meminta RUU DOB dihentikan karena sesuai dengan mekanisme.

 “Kami rakyat Papua tetap bersama MRP.”

“Karena merekalah yang bicara sebenarnya aspirasi rakyat Papua,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved