Pemekaran Papua
Puluhan Massa Aksi Tolak DOB dan Otsus di Uncen Diminta Mundur
Pulahan massa itu telah diperingatkan mundur dari bawah gapura Uncen ke belakang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uncen.
Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Roy Ratumakin
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Puluhan massa aksi demo menolak daerah otonomi baru (DOB) dan otonomi khusus (Otsus) di Papua khususnya di Kota Jayapura yang berkumpul di gapura Universitas Cenderawasih (Uncen) kini telah diarahkan untuk mundur.
Dari pantauan Tribun-Papua.com, pulahan massa itu telah diperingatkan mundur dari bawah gapura Uncen ke belakang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uncen.
Sambil berjalan mundur, sejumlah massa itu tetap berorasi dan berteriak tolak, tolak, dan tolak.
Baca juga: BREAKING NEWS Antisipasi Demo Tolak DOB dan Otsus di Papua, Puluhan Personel Disiaga di Abepura
Sementara aparat Kepolisian masih terus mengawal aspirasi yang dikeluarkan oleh massa pendemo.
Terpantau juga di wilayah Lingkaran Abepura, Distrik Abepura juga sejumlah aparat kemanan sedang berjaga guna mengantisipasi datangnya massa pendemo dari beberapa wilayah.
Sekadar diketahui, hari ini hari ini telah ditetapkan oleh Petisi Rakyat Papua (PRP) sebagai hari demo nasional menolak otonomi khusus (Otsus) dan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
"Ada 122 organisasi yang tergabung dalam petisi rakyat Papua akan kembali menggelar aksi penolakan otonomi khusus jilid II dan penolakan daerah otonom baru (DOB)," kata Juru Bicara Petisi Rakyat Papua (PRP) Jefry Wenda, melalui rilis pers diterima Tribun-Papua.com, Jumat (6/5/2022) siang.
Wenda menuding Pemerintah Pusat terlalu memaksakan kehendak untuk kepentingan ekonomi dan politik kekuasaan di Papua.
Baca juga: Antisipasi Demo DOB dan Otsus, Polresta Jayapura Kota Kerahkan 1.181 Personil Polri -TNI
"Pengesahan otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat secara sepihak tanpa melibatkan rakyat Papua bertujuan untuk menghapus semua kewenangan pemerintah Provinsi dan MRP melalui undang-undang otonomi khusus (Otsus) tahun 2001," ujarnya.
Aksi massa secara nasional ini digelar sebagai peringatan keras terhadap Pemerintah Pusat soal penolakan pemekaran dari elemen rakyat Papua selama ini.
Hingga berita ini diturunkan, jurnalis Tribun-Papua.com, masih berada di lokasi. (*)
