Sekjen PAN Tegaskan Tak Ada Peran Istana dalam Pertemuan Ketum Partainya dengan Golkar dan PPP

TRIBUN-PAPUA.COM - Pertemuan Ketua Umum Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 12 Mei membuat sejumlah pihak mempertanyakan soal ada tidaknya peran istana.

Merespons hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno memberikan bantahan.

Eddy mengatakan, semua ketum parpol hadir di pertemuan dengan independensi masing-masing.

"Saya pastikan setiap ketum partai datang dengan independensi masing-masing, semua sudah bahas di internal, ini koalisi terjadi enggak ada arahan-arahan datang dari ketum masing-masing, tidak ada arahan dari pihak luar," ujar Eddy dalam diskusi daring bertajuk "Kasak-kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024", Sabtu (14/5/2022).

Baca juga: Soal Koalisi Golkar, PAN dan PPP, Pengamat: Pertanyaan Terbesar, Ini Ada Arahan Istana atau Tidak?

Selain itu, dia pun memastikan tidak ada inisiator dalam pertemuan itu.

Lebih lanjut, Eddy mengungkapkan, setelah pertemuan tersebut ada tindak lanjut, yakni tiga parpol membentuk tim perumus, dan tim kerja.

"Akan digelontorkan bersama untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'f dan sampai 2024 serta yang akan dikerjakan bersama," tambahnya.

Sebelumnya, Analis Komunikasi Politik dari Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio mempertanyakan apakah ada campur tangan istana dalam pertemuan tiga ketua umum partai politik (parpol) pada 12 Mei.

Pasalnya, Ketua Umum Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat ini sama-sama berada di pemerintahan.

Selain itu, ketiga parpol tersebut kini masih jadi bagian koalisi pemerintah.

Baca juga: Koalisi Golkar, PAN dan PPP Dinilai Terlalu Dini, Rizal Mallarangeng: Anggaplah Gerakan Tanpa Bola

"Ada sebuah pertanyaan besar, apakah ada arahan dari Istana? Karena tiga-tiganya parpol koalisi pemerintah. Satu sedang di ujung tanduk, satu lagi baru ditinggal tokoh sentral, yang satu lagi enggak jelas arahnya ke mana karena ada isu bahkan ketua umum mau dilengserkan, kasus macam-macamlah," ujar Hendri.

"Nah apakah itu untuk menyelamatkan tokoh, kemudian parpol ? Dan itu tadi pertanyaan terbesar, ini ada arahan istana atau tidak?" lanjut dia.

Hendri melanjutkan, saat ini semakin mudah untuk curiga mengingat sebelumnya ada wacana presiden menjabat selama tiga periode dan penambahan masa jabatan presiden.

Sehingga saat ada gerakan koalisi dari pihak yang ada di istana, perlu dicaritahu latar belakangnya.

"Begitu ada gerakan-gerakan koalisi dari istana perlu juga kita tanya itu, mau apalagi istana sih? Mereka kemarin ada dalam kelompok yang ingin menunda pemilu terus kalau kemudian mereka bertiga ketemu, itu bukan otomatis 2024 tetap jalan," ungkap Hendri.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Ketum Golkar Instruksikan Seluruh Kadernya Kerjasama dengan PAN dan PPP