Info Jayapura

Komit Menuju Zona Bebas Korupsi, KIPM Jayapura Lakukan Perubahan di Enam Area

Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Jayapura berkomitmen melakukan perubahan dienam area didaerah tersebut

Penulis: Putri Nurjannah Kurita | Editor: Musa Abubar
Tribun-Papua.com/Putri Nurjannah Kurita
Suasana kegiatan Perancangan Pembangunan Zona Integritas Balai KIPM Jayapura, di Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (18/5/2022). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Jayapura berkomitmen melakukan perubahan dienam area didaerah tersebut

Kepala Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Jayapura, Suarti menjelaskan untuk membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi, birokrasi dan melayani, untuk mewujudkan komitmen tersebut dilakukan perubahan pada enam area, pada Perancangan Pembangunan Zona Integritas Balai KIPM Jayapura.

Baca juga: Pejabat Tepergok Bakar Dokumen saat KPK Geledah Kantor Wali Kota Ambon, Ini Kronologinya

Perubahan tersebut yaitu manajemen perubahan, kepada penataan tatalaksana, sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik telah dilakukan secara bertahap.

Menurut dia, pembangunan dan integritas merupakan bagian dari penerapan reformasi demokrasi bersih dan akuntabel sehingga dapat melayani masyarakat secara tepat, cepat akurat.

Baca juga: Geram Dicatut Sebagai Penyedia Wanita Panggilan, Manajemen Hotel Grand Mozza Lapor Polisi

"Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung di masyarakat atau pengguna jasa, tidak lepas dari Kemungkinan tidak terjadinya konflik kepentingan penyalahgunaan wewenang dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan tugas, " kata Suardi kepada Tribun-Papua.com di Sentani, Rabu (18/5/2022).

Sebagai langkah awal, kata dia, untuk melaksanakan pembangunan zona integritas dan sesuai dengan penurunan pembangunan zona integritas menuju wilayah demokrasi.

Baca juga: Benny Wenda Cs Dituding Jual Nama Papua di Luar Negeri, Egianus Kogoya Marah Besar

Dalam peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 telah diubah dengan peraturan menteri atau negara Nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah dekorasi bersih dan melayani.

"Atas kebutuhan instansi semua pihak agar kami melaksanakan kegiatan pada hari ini yaitu pencanangan pembangunan zona integritas dalam perencanaan zona integritas pegawai lingkup IPKM sendiri, " ujarnya.

Baca juga: Tak Pakai Masker, Menkes : Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Daya Tahan Terhadap Varian Baru

Pelayanan kepada masyarakat telah menetapkan akreditasi dari kembaga sertifikasi, Standar Nasional Indonesia ISO ISI 17025 Tahun 2017, sebagai laboratorium penguji, ISO ISI 9001 tahun 2015 sebagai lembaga pelayanan publik, 17020 tahun 2012 sebagai lembaga inspeksi.

"Melalui kegiatan hari ini kami berharap secara internal untuk menjadi momentum memulai perubahan yang bersifat perbaikan dan peningkatan," katanya.

Baca juga: Jadi Kuda Hitam, Dosen Ini Bakal Lengserkan Trio Prabowo - Anies - Ganjar hingga Gantikan Jokowi

Ia menambahkan, kegiatan ini sekaligus penyebarluasan informasi kepada semua pihak,
sehingga kerjasama dan partisipasi secara luas untuk bersinergi, mendukung, mendampingi dan mengawasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip sasaran reformasi dan demokrasi.(*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved