Bupati Didimus Yahuli Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan di Yahukimo

Laporan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Bupati  Yahukimo Didimus Yahuli menyatakan sebagian besar dana otonomi khusus (Otsus) yang sampai di kas daerahnya diprioritaskan untuk pendidikan dan kesehatan.

Kini, Yahukimo memiliki 15 sekolah unggulan pada 15 kecamatan.

Pemerintah Kabupaten Yahukimo juga merekrut 100 guru untuk ditempatkan pada 51 distrik.

Baca juga: Hanya di Papua, Tunjangan Kepala Daerah Habis buat Sewa Pesawat: Begini Cerita Wakil Bupati Yahukimo

"Sementara sampai tingkat SMP, untuk SMA kami pusatkan di Dekai, dan dari PHLI, tahun ini dua orang mahasiswa di kirim ke luar negeri," katanya pada Konferensi Komitmen Pendidikan Bersama Pemerintah Kota dan Kabupaten di Papua, di Papua Hope Language Institute (PHLI), Sentani, Senin (23/5/2022).

Pihaknya juga telah mengirim 15 orang untuk mengikuti pendidikan perkuliahan di Papua Hope Language Institute (PHLI).

Didimus mendorong mahasiswa untuk mengambil pendidikan di luar negeri, terutama di Amerika.

"Memang butuh biaya besar, karena itu saya usulkan jika hanya beberapa orang yang bisa kesana, baiknya kita kolaborasi dengan universitas di luar Papua dan didalam Papua," ujarnya.

Didimus mengatakan, masa depan Papua melalui pendidikan tidak banyak mengalami kemajuan.

Sebab, sebagian tidak mempunyai kemampuan akademis dasar yang kuat, dan perlahan mulai menghilang.

Karenanya, Didimus berujar, pendidikan harus digelorakan, dibicarakan dan harus didiskusikan pada semua elemen agar lebih baik.

Baca juga: Mahasiswa Puldama Yahukimo Tolak Distriknya Dipindahkan ke Pegubin, Yesman Wesal: Stop Giring Isu

"Selain di PHLI ada beberapa anak juga di Papua Harapan," katanya.

Program pendidikan dari dana Otsus, lanjutnya, dialihkan untuk kesehatan.

"Kami akan membeli helikopter ambulans, saya sedang buat perusahaannya, minggu ini akan keluar izin dari Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.

Dia telah membentuk satu badan hukum untuk sumber daya manusia (SDM) di bidang penerbangan.

Adapun bantuan dan izin tersebut menurutnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat.

Sementara, SDM dimaksud nantinya disekolahkan. (*)