Pemekaran Papua
Lukas Enembe: Saya Satu-satunya Gubernur yang Terus Diintimidasi Setiap Hari!
Ini bukan kali pertama Lukas Enembe mengaku mendapat tekanan, intervensi, maupun intimidasi sebagai kepala daerah.
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Gubernur Papua, Lukas Enembe, secara tegas menolak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
"Soal penolakan ini, saya, Ketua DPR dan ketua MRP sudah tanda tangan. Jadi saya tidak mau bicara. Saya suruh tolak," tegasnya saat diwawancarai awak media di Kantor penghubung Pemerintah Provinsi Papua di Jakarta, Jumat (28/05/2022) kemarin.
Disamping statemen penolakan tersebut, orang nomor satu di Bumi Cenderawasih itu juga mengaku kerap diintimidasi sebagai kepala daerah.
Bahkan hingga saat ini Ketua Politisi Partai Demokrat itu mengaku masih juga mengalami intimidasi.
"Saya satu-satunya gubernur yang terus diintimidasi setiap hari, maka saya tidak bisa bicara banyak, karena diintimidasi," ungkap Lukas Enembe, Jumat (28/5/2022) kemarin.
Baca juga: Moeldoko Bertemu Mathius Awoitauw di Jayapura, Ini Agenda Kunjungan Kerjanya
Ini bukan kali pertama Lukas Enembe mengaku mendapat tekanan, intervensi, maupun intimidasi sebagai kepala daerah.
Sebelumnya, Lukas mengaku ditekan sejumlah pihak terkait beberapa isu dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum di wilayah Papua.
Tak ayal, mantan Bupati Puncak Jaya itu membentuk Tim Hukum dan Advokasi untuk Keadilan, Demokrasi dan HAM di Tanah Papua.
Ketua Tim Hukum dan Advokasi, Saor Siagian, menyebut bahwa Lukas Enembe beberapa kali ditekan oleh oknum pejabat yang mengaku mewakili pemerintah terkait dengan pelanggaran hukum yang terjadi di Papua.
"Kami juga prihatin adanya tekanan maupun ancaman kriminalisasi dari pejabat tertentu terhadap Pak Lukas. Kami akan mendorong adanya perlindungan hukum dan jaminan keamanan. Ini negara hukum dan demokrasi, tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan institusi apapun," kata Saor.
Baca juga: Tolak DOB Papua, Ini Sosok Lukas Enembe, Gubernur Papua yang Mengaku Kerap Mendapat Intimidasi
Saor tidak menjawab secara gamblang apakah tim tersebut akan segera mengambil tindakan hukum terkait adanya upaya tekanan terhadap Lukas.
Menurut Saor, Lukas Enembe telah berkomitmen untuk taat terhadap konstitusi.
Menurutnya, Lukas memiliki hak konstitusi sebagai gubernur untuk tidak boleh diintervensi oleh siapapun.
"Kami melihat situasi, kami bisa sangat menyerang kami bisa mengingatkan atau bapak ibu memaknai konferensi pers ini ofensif atau tidak. Tapi saya kira cara kerja advokat itu proposional," tutur Saor.
Jubir Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus, membenarkan pembentukan tim itu.
Menurutnya, penunjukan ketiga orang pengacara tersebut karena situasi yang sedang dihadapi Lukas Enembe. (*)
