Lukas Enembe Tolak DOB, Bupati Jayapura: Gubernur Papua dan MRP Harus Jujur kepada Rakyat

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Bupati Jayapura Mathius Awoitauw angkat suara terkait pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang menolak rencana pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di Bumi Cenderawasih.

Mathius berujar, Gubernur Lukas Enembe harus jujur menyikapi aspirasi masyarakat Papua terkait DOB, dibalut dengan data dan fakta.

"Kita harus jujur saja dengan fakta yang ada sesuai wilayah adat. Kita bicara aspirasi-aspirasi masyarakat, bukan pikiran orang perorang atau bicara di jalan, sebab semua itu ada mekanismenya," ujar Mathius kepada Tribun-Papua.com, di Sentani, Senin (30/05/2022). 

Baca juga: Lukas Enembe dan Ketua MRP Dianggap Tak Mewakili Seluruh Aspirasi Rakyat Papua soal DOB

Dia juga menyarankan Majelis Rakyat Papua (MRP) juga harus menyampaikan pernyataan berdasarkan data hingga mekanisme yang berlaku.

"Melalui sidang, dan ada berita acara, daftar hadir, jadi ketua MRP itu dia bicara melalui hasil keputusan, dan mekanisme yang diatur, lalu aspirasi itu yang dibawa, karena MRP mewakili masyarakat adat," jelasnya. 

Dikatakan, MRP harus bisa membawa aspirasi dari berbagai wilayah adat di Papua. 

"Semua itu perlu dirumuskan dan diagendakan, kemudian disampaikan ke publik. Tapi kalau yang sekarang mereka sampaikan bukan hasil melalui itu," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menolak tegas rencana pemerintah pusat soal pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Bumi Cenderawasih.

Pernyataan tersebut disampaikan Lukas Enembe di Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Papua, di Jakarta, pada Jumat (28/05/2022).

Baca juga: Tokoh Muslim Asli Papua Ini Minta Semua Pihak Bijak Sikapi Wacana Pemekaran Wilayah

"Soal penolakan ini, saya bersama Ketua DPR dan Ketua MRP sudah tanda tangan. Jadi saya tidak mau bicara. Saya suruh tolak," tegasnya dalam video diterima Tribun-Papua.com, Sabtu (28/05/2022) malam.

Lukas mengatakan, rencana pemekaran wilayah di Papua telah memantik reaksi berbagai kalangan, terlebih bagi yang kontra.

Ia mengaku heran, sebab rencana pemekaran DOB di Papua tiba-tiba muncul, tanpa koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua.

“Sebenarnya (rencana DOB) di Papua ini datang dari mana, kok tiba-tiba muncul menjadi seperti ini,” tanya Lukas.

Lukas mengaku tahu persis kondisi masyarakat Papua yang dihadapkan pada rencana DOB saat ini.

"Saya tahu betul masyarakat dan pegawai saya. Uang terbatas, bagaimana mau bawa orang. Ini belum bisa," terangnya.

Apalagi, menurut Lukas, belum da pendapatan asli daerah yang signifikan selama ini pada 29 kabupaten/kota di Papua.

Daerah, sebut Lukas, masih menggantungkan diri pada Dana Alokasi Umum (DAU).

"Apalagi akan dimekarkan lagi 3 provinsi. Uang dari mana yang akan kita ambil untuk memenuhi biaya daerah? Di dalam negara demokrasi seperti begini tidak boleh," tegasnya.

Sementara itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) juga menolak tegas pemekaran wilayah Papua.

Baca juga: Lukas Enembe Tolak Tegas Pemekaran Wilayah Papua, Daerah Masih Tergantung DAU

Ketua MRP Timotius Murib menjelaskan tiga alasan mendasar mengapa pihaknya menolak DOB.

Pertama, saat ini masih ada kebijakan moratorium atau pemberhentian sementara pembentukan DOB.

Kemudian, rencana melakukan pemekaran itu tanpa kajian ilmiah dan faktor lain adalah soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) 29 kabupaten/kota masih sangat rendah.

Selain itu, lanjut Murib, rencana pemekaran tiga wilayah di Papua tidak dapat menjamin kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih.

"Karena tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan jaminan kesejahteraan di dalam legislasi," jelasnya. (*)