Papua Terkini
Papua dan Papua Barat Beda Pandangan soal DOB, Eks Kapolda Papua Buka Suara
Kata Gubernur Papua Lukas Enembe, pemekaran kabupaten yang ada di Papua selama ini belum menghasilkan sesuatu.
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Gubernur Papua, Lukas Enembe, menyita perhatian publik dengan statemen penolakan terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
Hal ini diketahui berdasarkan video singkat yang diperoleh Tribun-Papua.com, di Jayapura, Sabtu (28/05/2022) malam.
"Soal penolakan ini, saya bersama Ketua DPR dan Ketua MRP sudah tanda tangan. Jadi saya tidak mau bicara. Saya suruh tolak," katanya dengan nada tegas dalam video tersebut.
Sikap tersebut disampaikan Lukas Enembe saat diwawancarai awak media di Kantor penghubung Pemerintah Provinsi Papua di Jakarta, Jumat (28/05/2022) kemarin.
Pada kesempatan itu, Lukas juga mengaku heran, terkait rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua yang tiba-tiba muncul dan terus memancing perdebatan banyak kalangan, baik yang mendukung maupun yang menolak.
“Sebenarnya (rencana DOB) di Papua ini datang dari mana, kok tiba-tiba muncul menjadi seperti ini,” ujarnya dengan nada bertanya.
Baca juga: Lukas Enembe: Saya Satu-satunya Gubernur yang Terus Diintimidasi Setiap Hari!
Sebagai orang nomor satu di Bumi Cenderawasih, Lukas Enembe mengaku tahu persis seperti apa kondisi masyarakat Papua.
"Sebagai kepala daerah, saya tahu betul masyarakat dan pegawai saya. Uang terbatas, bagaimana mau bawa orang. Ini belum bisa," terangnya.
Masih menurut Lukas Enembe, pemekaran kabupaten yang ada di Papua selama ini saja belum menghasilkan sesuatu.
Tidak ada pendapatan asli daerah (PAD) dan selama ini masih menggantungkan dari Dana Alokasi Umum (DAU).
"Apalagi akan dimekarkan lagi 3 provinsi. Uang dari mana yang akan kita ambil untuk memenuhi biaya daerah. Di Dalam negara demokrasi seperti begini tidak boleh," ujarnya.
Paulus Waterpauw
Soal DOB, Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw menyebut bahwa itu adalah tugasnya untuk memberikan keyakinan betapa pentingnya DOB bagi semua masyarakat Papua.
"Karena semua itu kan sudah menjadi kebijakan yang nyata. Kita bisa begini kan karena ada kebijakan negara yang luar biasa," kata dia.
"Saya sendiri bisa berpangkat setinggi ini karena ada kebijakan dan keberpihakan negara, jadi enggak bisa melawan dan menentang dan menolak, kalau memang ada pikiran-pikiran lain kita bicarakan," sambungnya.
Baca juga: Moeldoko Bertemu Mathius Awoitauw di Jayapura, Ini Agenda Kunjungan Kerjanya