Dewan Adat Papua Tolak Pemekaran Wilayah, Dominikus Sorabut: Dialog dengan Jakarta Belum Terwujud

TRIBUN-PAPUA.COM, MANOKWARI - Penolakan rencana pemekaran wilayah datau daerah otonomi baru (DOB) juga datang dari Papua Barat.

Dewan Adat Papua (DAP) menyatakan keinginan pihaknya bukan pemekaran, melainkan dialog antara masyarakat adat Papua dengan Jakarta yang sejak lama belum digelar.

Tujuannya, merumuskan akar persoalan di Tanah Papua hingga mencari solusi penyelesaian.

"Kita sudah sepakat bahwa pemekaran itu bukan tujuan kami di tanah Papua," ujar Ketua Umum Dewan Adat Papua (DAP) Dominikus Sorabut kepada TribunPapuaBarat.com, Selasa (31/5/2022).

Baca juga: Tokoh Adat Ini Sebut Majelis Rakyat Papua Tak Akomodir Aspirasi OAP Pendukung Pemekaran Wilayah

Menurut Dominikus, sejak 2001 hingga 2004 pihaknya telah memiliki kesepakatan dengan negara.

"Persoalan yang harus dibahas dalam dialog adalah mulai dari sejarah hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua," ungkapnya.

Ia berujar, ketika persoalan ini telah diselesaikan secara dialog maka selanjutnya akan masuk ke pembangunan di Papua.

"Selama ini masyarakat adat Papua melakukan penolakan, karena langkah yang diambil oleh pemerintah tidak menyentuh pada akar persoalan," tuturnya.

Ia menilai, langkah yang ditempuh oleh Jakarta saat ini hanya mendatangkan persoalan baru di tanah Papua.

"Ketika terjadi penumpukan masalah otomatis sering terjadi konflik dan lain sebagainya," ucap Dominikus.

Orang Papua Minoritas

Tak hanya itu, Dominikus juga membeberkan bahwa saat ini orang asli Papua telah minoritas di atas tanahnya sendiri.

"Saat ini jumlah keseluruhan penduduk di tanah Papua hanya sebanyak dua juta jiwa," imbuhnya.

Jika dibagi, otomatis warga di tanah Papua tidak mencukupi kuota.

"Harusnya jika pemekaran sebuah wilayah minimal orangnya empat juta jiwa. Namun faktanya saat ini hanya dua juta jiwa," jelasnya.