Aksi Nasional Petisi Rakyat Papua Tolak DOB dan Otsus, Respon terhadap Sikap Lukas Enembe?

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Aksi demo tolak DOB (Daerah Otonomi Baru) dan Otonomi Khusus Jilid II terjadi, Jumat (3/6/2022).

Hal ini berdasarkan seruan Petisi Rakyat Papua (PRP) beberapa waktu.

Aksi demo tolak DOB dan Otsus ini dilakukan di Mimika dan Kota Jayapura.

Baca juga: BREAKING NEWS: Polisi Bubarkan Demonstran Tolak DOB dan Otsus Jilid II di Depan Uncen Papua

Di Jayapura, massa yang baru berkumpul di depan gedung Universitas Cenderawasih, di Jalan Sentani – Abepura.

Sedangkan di Mimika, aksi berlangsung di depan Gereja Kingmi Bahtera, Jalan C Heatubun, Kota Timika.

Juru bicara (Jubir) Nasional PRP Jefry Wenda, Selasa (31/5/2022), menyebutkan aksi ini kembali digelar dengan melihat segala macam kebijakan Jakarta yang berdampak pada ancaman genosida, di atas tanah Papua.

Lukas Enembe

Sebelum PRP menyerukan aksi tolak DOB dan Otsus, siapa sangka sikap penolakan juga datang dari Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, orang nomor satu di Bumi Cenderawasih itu justru mengambil sikap berbeda dengan menolak secara tegas rencana pembentukan DOB di Provinsi Papua.

Keterangan penolakan tersebut disampaikan melalui video singkat wawancara yang diperoleh Tribun-Papua.com, di Jayapura, Sabtu (28/05/2022) malam.

"Soal penolakan ini, saya bersama Ketua DPR dan Ketua MRP sudah tanda tangan. Jadi saya tidak mau bicara. Saya suruh tolak," katanya dengan nada tegas dalam video tersebut.

Baca juga: Demo Tolak DOB dan Otsus, Aktivitas Ekonomi di Abepura Mendadak Lumpuh

Sikap tersebut disampaikan Lukas Enembe saat diwawancarai awak media di Kantor penghubung Pemerintah Provinsi Papua di Jakarta, Jumat (28/05/2022) kemarin.

Pada kesempatan itu, dia juga mengaku heran, terkait rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua yang tiba-tiba muncul dan terus memancing perdebatan banyak kalangan, baik yang mendukung maupun yang menolak.

“Sebenarnya (rencana DOB) di Papua ini datang dari mana, kok tiba-tiba muncul menjadi seperti ini,” ujarnya dengan nada bertanya.

Sebagai orang nomor satu di Bumi Cenderawasih, Lukas Enembe mengaku tahu persis seperti apa kondisi masyarakat Papua.

"Sebagai kepala daerah, saya tahu betul masyarakat dan pegawai saya. Uang terbatas, bagaimana mau bawa orang. Ini belum bisa," terangnya.

Baca juga: Ini Penjelasan Kapolresta Jayapura Kota Terkait 5 Truk yang Disiapkan untuk Demonstran

Masih menurut Lukas Enembe, pemekaran kabupaten yang ada di Papua selama ini saja belum menghasilkan sesuatu. Tidak ada pendapatan asli daerah (PAD) dan selama ini masih menggantungkan dari Dana Alokasi Umum (DAU).

"Apalagi akan dimekarkan lagi 3 provinsi. Uang dari mana yang akan kita ambil untuk memenuhi biaya daerah. Di Dalam negara demokrasi seperti begini tidak boleh," ujarnya.

Majelis Rakyat Papua

Sebelumnya, penolakan juga pernah disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib. Ia menegaskan pihaknya menolak pemekaran (DOB) di Papua.

Menurutnya ada tiga alasan mendasar mengapa MRP menolak DOB Papua. Pertama saat ini masih ada kebijakan moratorium atau pemberhentian sementara pembentukan DOB.

Baca juga: Tolak DOB dan Otsus, Puluhan Warga Timika Demo Damai di Pelataran Gereja

Kemudian, rencana melakukan pemekaran itu tanpa kajian ilmiah dan faktor lain adalah soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) 28 kabupaten/kota masih sangat rendah.

Selain itu, lanjut Murib, rencana pemekaran tiga wilayah di Papua tidak dapat menjamin kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih. Karena tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan jaminan kesejahteraan di dalam legislasi. (*)