LBH Ini Sebut 20 Demonstran Terluka dalam Demo Tolak Pemekaran Papua

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Emanuel Gobay menyebut, sedikitnya 20 orang luka-luka akibat kekerasan aparat dalam menangani aksi unjuk rasa menolak pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua dan Papua Barat.

Klaim data itu terhitung hingga Jumat (3/6/2022) malam.

Aksi tersebut digelar sejak Jumat pagi, namun massa aksi bentrok dengan aparat keamanan.

"Di Sorong ada 10 yang luka-luka. Di Jayapura ada 10 yang luka-luka," kata Ketua LBH Papua Emanuel Gobay kepada Kompas.com, Jumat malam.

Data ini didapat melalui pemantauan dan pendampingan yang dilakukan LBH Papua.

Baca juga: Bintang Kejora Berkibar di Sorong Papua Barat, Aksi Massa Tolak DOB Ditunggangi

Aksi ini sendiri disebut diikuti lebih dari 2.000 orang, terdiri dari mahasiswa dan orang asli Papua (OAP) yang turun ke jalan.

"Luka itu akibat pendekatan represif pihak keamanan terhadap massa aksi saat pembubaran aksi," ia menambahkan.

Sementara itu, polisi juga disebut sempat menahan beberapa orang dalam menangani aksi unjuk rasa ini.

"Di Nabire ada 23 orang yang ditahan dan sorenya dikeluarkan, sedangkan di Jayapura ada 2 orang yang ditangkap dan sudah dikeluarkan," jelas Emanuel.

Namun, diberitakan sebelumnya, Kepolisian setempat menampik adanya korban. 

Kapolresta Jayapura Kota AKBP Victor Dean Mackbon mengatakan, aksi menyampaikan aspirasi penolakan rencana pembentukan DOB dibubarkan secara paksa karena tidak mengantongi izin.

"Awalnya tadi ada yang melawan petugas, jadinya ada langkah-langkah kepolisian yang harus diambil," ujarnya, melalui keterangan tertulis, Jumat.

Namun polisi memastikan, ada juga beberapa titik yang difasilitasi lantaran massa menyampaikan aspirasi dengan baik. Di antaranya yaitu di Jalan Biak dan Perumnas III.

Menurut dia, polisi sudah memberikan kesempatan kepada pengurus PRP untuk mengurus perizinan sesuai aturan.

Baca juga: Teriakan Referendum Bergema dalam Aksi Tolak DOB di Timika, Disusupi OPM?

Hanya saja hal tersebut tidak dilakukan sehingga polisi menganggap kegiatan itu ilegal.