Info Merauke
Inilah Terobosan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka Akhirnya 7 Kali Raih WTP
Ternyata pengelolaan keuangan dan rencana penganggaran dalam APBD Merauke sudah berjalan sesuai prosedur dan sesuai akuntansi keuangan negara
Penulis: Yulianus Bwariat | Editor: M Choiruman
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hidayatillah
TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Pemerintah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua kembali berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Papua.
• Romanus Mbaraka: Kantor Bupati Merauke akan Jadi Kantor Gubernur PPS
Keberhasilan meraih opini tertinggi ini sekaligus mencatatkan Pemkab Merauke selama 7 kali berturut-turut sukses dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2021.
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka yang menerima opini WTP kepada wartawan menuturkan, opini WTP diperoleh atas hasil kelola keuangan dari aparatur yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan semua pihak di lingkungan Pemkab Merauke.
"Ternyata pengelolaan keuangan dan rencana penganggaran dalam APBD Merauke sudah berjalan sesuai prosedur dan sesuai akuntansi keuangan negara," kata bupati kepada wartawan, Kamis (9/6/2022).
• Ini Pesan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka saat Reshuffle Pejabat di Kabupaten Merauke Papua
Dia menjelaskan, ada beberapa catatan dari BPK atas pemeriksaannya di Kabupaten Merauke tersebut.
Di antaranya, masih ada kesalahan penempatan kegiatan dalam rekening belanja yang disebabkan beberapa regulasi perencanaan dan penganggaran sesuai Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang baru berubah.
"Tapi pada prinsipnya pengelolaan keuangan di Merauke cukup baik," tegas bupati.
Diakuinya, pengelolaan aset yang belum memenuhi standar akuntansi juga harus diperbaiki bersama.
• HUT Ke-205 Pattimura, Bupati Merauke: Api Obor Pattimura Jangan Pernah Padam
Romanus Mbaraka mengungkapkan, catatan aset Pemkab Merauke dari tahun ke tahun sejak berdirinya pemerintahan hingga sekarang tidak tertib baik aset tetap maupun bergerak.
Hal itu mempengaruhi keseimbangan neraca Kabupaten Merauke. Jika dikumulatifkan dari aset tidak rasional.
"Saya sampaikan kepada BPK, untuk Kabupaten Merauke khusus nanti akan ada tim BPK bersama pemerintah bidang aset akan melakukan penertiban dan pencatatan aset," ungkapnya.
• Lantik 84 Pejabat, Bupati Merauke: Mari Kerja dengan Hati
Langkah tersebut dilakukan, sambung bupati, sebelum datangnya Provinsi Papua Selatan (PPS) minimal catatan aset yang dimiliki Pemkab Merauke sudah sesuai.
"Kita sudah pada jalan yang benar. Artinya, kita bisa lakukan pengelolaan keuangan. Harapan kedepan mempertahankan Teman-teman OPD harus jujur dan giat bekerja sesuai sistem akuntansi keuangan," pungkas bupati Romanus Mbaraka. (*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papua/foto/bank/originals/romanus-mbaraka-new1.jpg)