Hukum & Kriminal

KORUPSI Dana BLT, Kejari Mimika Tetapkan Tersangka Bendahara dan Kepala Kampung di Mimika

Keduanya ditetapka tersangksa berdasarkan nomor PRINT-502/R.1.16/Fd/06/2022 pada tanggal 10 Juni 2022 atas dugaan tindak pidana korupsi BLT DD dan ADD

Tribun-Papua.com/ Marcel
Konferensi pers Kejari Mimika tentang kasus korupsi dana desa, Jumat (10/6/2022). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA – Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, Sutrisno Margi Utomo mengungkap kasus korupsi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari sumber Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Mimika selama masa pandemi Covid-19.

Kasus ini menyeret Kepala Kampung Bintang Lima, Distrik Kwamki Narama, Mimika, berinisial TY dan bendaharanya YT.

Kedua tersangka ditetapkan berdasarkan nomor PRINT-502/R.1.16/Fd/06/2022 pada tanggal 10 Juni 2022 atas dugaan tindak pidana korupsi BLT DD dan ADD.

Baca juga: Mahasiswa Papua Terintimidasi Ormas di Makasar, PRP Desak Kapolda Jamin Keamanan 

Kedua tersangka melakukan aksinya sejak tahun 2020 dengan membuat laporan palsu hingga dilaporkan.

"Jadi mereka melakukan pada saat Covid-19 dimana dana tersebut harusnya dialokasikan untuk penanganan covid dalam bentuk BLT sesuai intrupsi presiden," ungkap Sutrisno Margi Utomo kepada Tribun-Papua.com, Jumat (10/6/2022) di Timika.

Ia menjelaskan, pada 2020 Kampung Bintang Lima menyalurkan DD bersumber dari pemerintah pusat sebesar Rp 981.973.000 dan ADD Pemda Mimika senilai Rp 1.068.591.504.

Total dana diterima Kampung Bintang Lima adalah sekitar Rp 2.050.564.504 untuk DD dan ADD.

Baca juga: KPK Segera Panggil Tersangka Korupsi Pembangunan Gereja Kingmi Mimika, Ratusan Miliar Menguap?

Untuk rincian pembayaran BLT per triwulan sejak April sampai Juli 2020, tahap pertama senilai Rp 600 ribu per kepala keluarga.

Tahap kedua bulan Juli sampai September 2020 senilai Rp 300 ribu.

Tahap ketiga bulan Oktober sampai Desember 2020 senilai Rp 300 ribu.

"Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi penerima bantuan, ditemukan fakta pembagian BLT pada penerima tidak tidak sesuai dengan yang seharusnya dan ada selisih kerugian uang negara sekitar Rp 500 juta," jelasnya.

Baca juga: Jenazah Tukang Ojek Korban Bacok di Puncak Papua Dievakuasi ke Timika, Polisi Lidik Pelaku

Lanjut Sutrisno kedua pelaku saat ini ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan dilakukan.

TY dan YT melanggar Primair pasal 2 ayat 1 Jo  Pasal 8 ayat (1) hutuf b, ayat 2 dan ayat 3 UU nomor 31 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ke-1 KUHP.

Selanjutnya kedua tersangka dikenakan Subsidair pasal 3 Jo.pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan (3) UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pembatasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ke-1 KUHP dengan mengakibatkan potensi kerugian ditimbulkan sekitar Rp500 juta," jelasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved