Akademisi Unipa Jelaskan Pemantik Awal Munculnya Pemekaran Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Akademisi Unipa memaparkan pemantik awal munculnya pemekaran bagi Papua, di mana berawal dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2003.

Hal itu disampaikan Akademisi Papua I Ngurah Suryawan dalam Diskusi Publik yang digelar Kontras, pada Senin sore (13/6/2022).

"Kita harus melihat suatu akar persoalan itu dengan jernih, sebelum kita membuat disorientasi atau melupakan sumber masalah itu dengan berbagai macam yang disebut orang Papua adalah gula-gula, termasuk dalam hal ini Otsus dan pemekaran," terangnya.

Baca juga: Pembentukan DOB, Tokoh Pemuda Ini Ajak Generasi Muda Siapkan Diri Terima Pemekaran

Suryawan lebih menyoroti bagaimana wacana pemekaran Papua dimulai, dan bagaimana kemudian disambut atau direspon oleh Pemerintah Pusat.

"Sebetulnya ide tentang pemekaran ini, sudah lama berlangsung dan saya kira yang menjadi momen terpenting adalah ketika munculnya Inpres Nomor 1 Tahun 2003 tentang pelaksanaan UU Nomor 45 Tahun 1999 soal Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Tengah, dan Timur," paparnya.

Baginya Inpres Nomor 1 Tahun 2003 tersebut yang menjadi titik balik dari semua, proses pemekaran dan menjadi dasar pembentukan Irian Jaya Barat (IJB).

"Saya kira itu terjadi pada Presiden Megawati Soekarnoputri, dan saat itu idenya ditolak tetapi kemudian kita melihat bagaimana IJB yang saat ini berubah nama Papua Barat kemudian diresmikan dengan Penjabat Gubernurnya oleh Abraham Oktovianus Atururi pada 2003 silam,"tandasnya.

Disampaikan Suryawan, cikal bakal pemkaran tersebut perlu diungkapkannya untuk kemudian menjadi pintu masuk dari tawaran-tawaran pemekaran yang hadir saat ini.

Baca juga: Kelompok Pemuda Ini Minta Elite Politik Papua Berhenti Paksa Rakyat Menerima DOB

"Seperti kita tahu ada 3 provinsi yang akan dimekarkan, dan muncul lagi memekarkan lagi Papua Barat, tetapi semua itu berawal dari Instruksi Presiden tahun 2003," tandasnya.

Menyikapi kencangnya pemekaran Papua saat ini, Suryawan mengemukakan perlu dilihat pemantiknya adalah pada saat kasus rasisme pada Agustus 2019 lalu, yang kemudian menimbulkan kerusuhan di wilayah Papua.

"Setelah itu, kita tahu bersama ada pertemuan 61 tokoh Papua yang kemudian meminya pemekaran dan membangun Istana Presiden di Papua dan sebagainya," katanya.

Semakin ke sini, ia juga mengatakan masyarakat Papua dihadapkan dengan revisi UU Otsus Papua Tahun 2021.

Baca juga: Lima Wilayah Adat Papua Dukung DOB, Berikut Tujuh Pernyataan Sikapnya