UU DOB Disahkan Hari Ini, Timotius Murib: Jakarta Pertontonkan Hal Buruk bagi Orang Asli Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Majelis rakyat Papua (MRP) mengecam DPR dan Pemerintah Pusat atas kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

Diketahui, tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan DOB Papua akan disahkan menjadi undang-undang (UU) hari ini, di Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Tiga provinsi itu yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah..

Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib mengatakan, pengesahan itu sebagai bukti pemerintah telah mempertontonkan hal buruk terhadap orang asli Papua (OAP).

"Pemerintah pusat tontonkan hal buruk kepada orang Papua. Saya mau kasih tau bahwa kepercayaan rakyat Papua kepada pemerintah buruk," ujarnya dalam konferensi pers yang diikuti Tribun-Papua.com, secara virtual, Kamis (30/6/2022).

Baca juga: Masyarakat Timika Ancam Tutup PT Freeport Bila DPR Tetapkan Nabire Ibu Kota Provinsi Papua Tengah

Pemerintah pusat, lajut Ketua MRP, harus menghargai UU Otonomi Khusus.

Sebab, UU tersebut lahir dari sejarah perjuangan bangsa Papua.

"UU Otsus punya sejarah. Pemerintah harus hati-hati dalam melakukan tindakan untuk tanah Papua," pesan Murib.

Menurutnya, pemerintah pusat mengambil kebijakan yang tidak sesuai amanat Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua.

"Pada intinya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus itu, paling buruk," pungkasnya.

Ia berujar, pengesahan tiga RUU DOB Papua terkesan terburu-buru dan sepihak oleh Jakarta, tanpa melibatkan orang asli Papua.

"DOB itu terkesan buru-buru, dan itu keinginan Jakarta bukan orang asli Papua. Kalian pemerintah pusat terlihat ingin memburu sesuatu di Papua," tudingnya.

Dikatakan, hadirnya DOB di Papua bukan berbuah kesejahteraan, melainkan, mendatangkan ribuan militer.

"DOB bukan untuk kesejahtraan rakyat karena hanya untuk mendatangkan militer di Papua," ujarnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Nabire, Merauke dan Jayawijaya Ditetapkan jadi Ibu Kota Provinsi DOB Papua

Bahkan kata Murib, Papua adalah ATM masa depan untuk Indonesia, sementara kesejahteraan rakyat Papua diabaikan.

"Negara hanya berpikir untuk sumber daya alam Papua, sedangkan mereka tidak berpikir bahwa DOB adalah pelanggaran hak asasi terhadap orang asli Papua," tandasnya. (*)