Nasional

Ganjar Pranowo Disomasi Warga Solo, Dianggap Diskriminatif: Ini Masalahnya

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat somasi dari warga Solo. Bukan terkait pemilihan presiden. Ini penyebabnya!

Kompas.com
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disomasi warga Kota Solo lantaran dianggap melakukan praktik diskriminatif.

Somasi yang dilayangkan terkait sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA.

Bambang Ary Wibowo, dalam somasinya, meminta Gubernur Jawa Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan perbaikan sistem zonasi.

Alasannya, ada 'kegagapan' setiap menjelang penerimaan siswa baru tingkat dasar dan menengah, tiga tahun terakhir.

Baca juga: Ganjar Pranowo Diteriaki Warga saat Dampingi Presiden Jokowi di Semarang

Selain itu, Bambang juga menemukan banyak pelanggaran 'hak asasi' peserta didik yang dilindungi undang-undang.

"Surat teguran (somasi) ini sengaja dibuat dengan memperhatikan sejak tahun 2019 terkait penerimaan siswa baru di satuan pendidikan tingkat menengah atas atau SMA/SMK di Solo tahun 2022," katanya, dilansir Kompas.com,  Minggu (3/7/2022).

"Sengaja dipilih satuan pendidikan SMA, khususnya penerimaan di SMA negeri di Solo karena dari hasil pengamatan akan menimbulkan banyak pelanggaran "hak asasi" peserta didik yang dilindungi undang-undang," sambung Bambang.

Adapun undang-undang yang dilanggar, kata dia, di antaranya UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Pasal 9 ayat (1) UUPA menegaskan "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat".

Kemudian terhadap diskriminasi diatur dengan tegas dalam UUPA pasal 76A huruf a di mana "Setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminasi yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya".

Sedangkan yang dimaksud hak anak diatur dengan jelas pada pasal 1 nomor 12 UUPA dimana "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah".

"Dasar teguran kami jelas dipayungi hukum yang berlaku di Indonesia. Bagaimana anak-anak di Solo khususnya yang tinggal/domisili di Kecamatan Pasar Kliwon dan Laweyan sejak tahun 2019, sesuai data yang saya miliki, menjadi korban dari pelaksanaan PPDB sistem zonasi."

"Penggunaan istilah anak-anak karena lulusan SMP masih berusia di bawah 18 tahun serta masuk dalam lingkup UUPA," terang Bambang.

Menurutnya, sejak dahulu sebelum PPDB zonasi diberlakukan, kondisi SMAN di Solo tidak merata penyebarannya di lima kecamatan.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved