Pemekaran Papua

Alasan Pemuda Puncak Jaya Menolak Gabung ke Provinsi Papua Tengah, Yoti Gire: Kami Dekat ke Wamena 

Akses jalan darat dari Wamena ke Puncak Jaya sangat dekat. Kalau dari Puncak Jaya ke Nabire sama sekali tidak ada

Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: M Choiruman
Tribun-Papua
TOLAK BERGABUNG - Pemuda Kabupaten Puncak Jaya, Yoti Gire menolak bergabung ke Provinsi Papua Tengah dengan alasan secara geografis lebih dekat ke Wamena yang menjadi bagian dari Provinsi Papua Pegunungan. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Pro dan kontra masih mewarnai pembagian wilayah 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua pascapengesahan Undang-undang (UU) DOB.

Termasuk yang disampaikan tokoh pemuda Kabupaten Puncak Jaya yang menolak bergabung ke Provinsi Papua Tengah dengan alasan secara geografis dan infrastruktur lebih dekat dan siap ke Provinsi Papua Pegunungan.

Respons Bijak Bupati Boven Digoel soal DOB Papua, Hengky: Provinsi Baru Punya Tantangan dan Peluang

Hal itu disampaikan tokoh pemuda Kabupaten Puncak Jaya, Yoti Gire kepada Tribun-Papua.com, di Jayapura, Jumat (8/7/2022). Menurutnya, alasan penolakan itu lebih berdasarkan pertimbangan letak goegrafis Kabupaten Puncak.

"Dari letak geografis Kabupaten Puncak Jaya lebih dekat ke Wamena yang menjadi ibu kota Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dibanding ke Nabire yang menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah," kata Yoti. 

Berdasarkan pengesahan UU DOB Papua, Kabupaten Puncak Jaya menjadi bagian dari Provinsi Papua Tengah yang beribukota di Kabupaten Nabire. Namun, selain geografis, juga faktor jalan menuju Wamena bisa ditempuh dengan akses jalur darat.

Mengenal Nabire yang Jadi Ibu Kota DOB Papua Tengah, Asal-usul Nama hingga Aspek Geografinya

"Akses jalan darat dari Wamena ke Puncak Jaya sangat dekat. Kalau dari Puncak Jaya ke Nabire sama sekali tidak ada," jelasnya. 

Lebih lanjut Yoti mengatakan, apabila pemerintah tetap memaksakan Kabupaten Puncak Jaya tetap bergabung dengan Provinsi Papua Tengah, maka bisa membawa dampak buruk kepada masyarakat. 

"Masyarakat bisa menderita, baik itu dari sektor pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, mereka akan lambat serta terbelakang," ujarnya. 

Ini Pesan Penting Tokoh Agama di Papua Minta Generasi Muda Punya Peran Isi DOB

Padahal konsep pemekaran Provinsi Papua itu, lanjut Yoti, untuk memutuskan rentan kendali, sekaligus memudahkan akses warga serta pemerataan pembangunan, sehingga Kabupaten Puncak Jaya lebih patut masuk di Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Bukan ke Provinsi Papua Tengah

"Saya sampai saat ini juga masih bingung, indikator apa yang dipakai PR RI memasukan Kabupaten Puncak Jaya ke Papua Tengah," kata dengan nada bertanya. 

Selain itu, Yoti juga meminta DPR RI perlu kajian ilmiah, agar bisa dapat memastikan letak geografis yang sebenarnya. 

Ini Permintaan Tokoh Papua, Paskalis Kossay Pascapengesahan DOB: CPNS 80 Persen Harus OAP

Karena, hingga saat ini sebagian besar masyarakat Kabupaten Puncak Jaya belum tahu akan bergabung ke Provinsi Papua Tengah

Jika dilihat secara administrasi pemerintahan, memang benar Puncak Jaya adalah bagian pemekaran dari Kabupaten Nabire. 

Pesan Haru MRP Pascapengesahan UU DOB: Pemerintah Harus Selamatkan Pengusaha OAP

"Kalau kondisi riil berbeda, pembangunan tidak bisa dijangkau dari Nabire ke Puncak Jaya, karena tidak ada akses jalan darat, hanya melalui udara. Kalaupun akan dibuka, harus melalui beberapa kabupaten. Sedangkan dari Wamena aksesnya bisa langsung," terangnya. 

Oleh karena itu, dia berharap agar Komisi II DPR RI bisa melihat hal tersebut secara jeli untuk menentukan posisi Kabupaten Puncak Jaya harus bergabung ke provinsi mana. (*) 

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved