Anies Baswedan Diteriaki Politisi PSI, Ini Penyebabnya

TRIBUN-PAPUA.COM - Lagi-lagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diteriaki politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sosok yang meneriaki Anies ini masih anak muda, terbilang lantang, dan duduk sebagai wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta.

August Hamonangan sosok itu. Posisinya sebagai Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Baca juga: Mantan Sopir Angkot dari Jayapura Ini Masuk Gerbong Ibu Kota, Bakal Lengserkan Anies Baswedan

Dengan garang, Augus melancarkan kritik terhadap Gubernur DKI karena taknyaman dengan keadaan lingkungan ibu kota yang semakin mengalami polusi akut.

Karena itu, August Hamonangan meminta Anies Baswedan dan jajarannya terjun langsung ke lapangan untuk mengecek industri-industri penyumbang polusi.

Serangan August itu menanggapi pernyataan Anies yang bakal mencabut izin lingkungan hidup bagi perusahaan dengan polusi berlebih di Jakarta.

"Tidak tepat rasanya kalau hanya mengancam untuk mencabut izin, pemprov DKI harus melakukan sidak dan pemeriksaan secara langsung dan secepat mungkin terhadap disiplin para industri penghasil polusi udara tersebut," kata August, melansir Kompas.com, Selasa (12/7/2022).

Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta itu menyebutkan ada sekitar 114 pabrik dan perusahaan yang memiliki cerobong gas buang dan industri.

Umumnya memiliki lebih dari satu cerobong.

Adapun Dinas LHK DKI Jakarta, pada 2019 merilis ada sekitar 1.150 cerobong gas buang industri yang berada di Ibu kota.

"Warga butuh aksi nyata dari wacana yang dilontarkan gubernur tersebut. Pencemaran udara di Ibu kota kian memburuk. Pemprov DKI mestinya peka terhadap isu lingkungan yang berdampak pada kesehatan," ucap August.

August juga mengkritisi pernyataan Anies yang mengatakan kualitas udara buruk Jakarta tidak lepas dari pengaruh wilayah sekitar ibu kota.

Menurutnya, tidak elok seorang pemimpin daerah turut menyalahkan daerah penyangga yang turut memberi kontribusi udara buruk ke ibu kota.

"Jakarta sebagai ibu kota tentunya tidak bisa lepas dari wilayah penyangga di sekitarnya. Alasan tersebut terlalu mengada-ada."

"Sewajarnya Pemprov DKI yang memiliki anggaran paling besar ketimbang daerah penyangga melakukan sinergi, kolaborasi dan menjadi inisiator untuk memperbaiki kualitas udara," ujarnya.