Pemekaran Papua
LMA Nabire Tolak Rencana PRP Gelar Demo Tolak DOB, Gerson Ramandey: Tidak Tepat
LMA Nabire menolak Demo DOB, mereka menilai aksi demo penolakan DOB yang akan dilakukan serentak tersebut tidak tepat
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Rencana aksi demo serentak penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diinisiasi oleh Petisi Rakyat Papua (PRP) pada 14 Juli mendatang mendapat penolakan dari berbagai tokoh adat dan masyarakat di Papua.
Salah satunya penolakan dilayangkan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Nabire.
Baca juga: Klaim Surat Pemberitahuan Sampai ke Polisi, Petisi Rakyat Papua Kukuh Gelar Aksi Tolak DOB 14 Juli
Sekretaris LMA Nabire, Gerson Ramandey mengatakan pihaknya menilai aksi demo penolakan DOB yang akan dilakukan serentak tersebut tidak tepat lantaran banyak masyarakat didaerah itu menerima adanya pemekaran yang telah disahkan DPR RI pekan lalu.
Lanjut dia, terlebih pada pertemuan bersama para Kepala Daerah se -Papua bersama Komisi II DPR RI di Jayapura beberapa waktu lalu, telah bulat menerima adanya pemekaran Provinsi Papua.
"Kami matarakat asli Nabire tidak mendukung demo penolakan DOB, dalam bentuk apapun karena kami melihat demo yang sering dilaksanakan tidak memenuhi standar hukum,"kata Gerson kepada Tribun-Papua.com, Selasa (12/7/2022).
Menurut dia, mereka tidak memberikan solusi kepada pemerintah tentang apa yang diinginkan.
LMA selaku representatif masyarakat Nabire, kata dia, dengan tegas meminta semua pihak terutama masyarakat dari wilayah lain untuk tidak memprovokasi masyarakat Nabire.
Baca juga: KPU Sebut Parpol Belum Perlu Penuhi Syarat Kepengurusan di 3 DOB Papua untuk Pendaftaran Pemilu 2024
Selain itu, menghormati keinginan masyarakat asli Nabire untuk adanya pembangunan.
"Kami masyarakat asli Nabire diwilayah pesisir khususnya 7 suku, kami ingin damai, kami ingin aman dan kami ingin membangun wilayah kami. Kami tidak ingin orang lain datang ke Nabire untuk berdemo,"ujarnya.
Menurutnya, masyarakat yang akan melaksanakan demo hendaknya melakukan aksinya di wilayah asalnya, bukan malah membuat persoalan di Kabupaten Nabire.
"Mereka yang datang dari Dogiyai, Deiyai atau daerah lain kalau mau demo silahkan menyampaikan pendapatnya di kabupaten lain di mana mereka berada dan mereka terdaftar sebagai warga negara yang resmi di sana,"katanya.
Dia mengaku, pihaknya mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan ruang demokrasi kepada masyarakat Papua.
Baca juga: Mengenal Merauke yang Jadi Ibu Kota DOB Papua Selatan, Asal-usul Nama hingga Aspek Geografinya
Termasuk adanya aspirasi penolakan, namun tidak dibarengi solusi kongrkit.
"Demo yang selama ini seringkali kami lihat, demo yang tidak pernah memberikan solusi kepada pemerintah hanya sekedar memberikan slogan tetapi tidak ada solusi untuk memberikan efek penyeimbang dalam proses pembangunan,"ujarnya.
Gerson kembali menegaskan bahwa masyarakat adat Nabire menolak adanya demo penolakan DOB yang dilakukan di daerahnya.
"Kami tidak mengizinkan Nabire dijadikan tempat untuk berdemo dan apabila masih akan dilaksanakan, maka kami serahkan kepada aparat berwajib untuk ditindaklanjuti,"tambah dia. (*)
