Pemekaran Papua

KPU Sebut Parpol Belum Perlu Penuhi Syarat Kepengurusan di 3 DOB Papua untuk Pendaftaran Pemilu 2024

KPUpastikan bahwa partai politik tidak perlu memenuhi syarat kepengurusan tingkat provinsi di tiga DOB di Papua untuk Pemilu 2024.

KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD
Ilustrasi Pemilu - KPUpastikan bahwa partai politik tidak perlu memenuhi syarat kepengurusan tingkat provinsi di tiga DOB di Papua untuk Pemilu 2024. 

TRIBUN-PAPUA.COM – Adanya tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan akan berimbas ke Pemilu 2024.

Kendati demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bahwa partai politik tidak perlu memenuhi syarat kepengurusan tingkat provinsi di tiga DOB di Papua tersebut.

Diketahui, partai politik harus memenuhi kepengurusan 100 persen alias di seluruh provinsi di Indonesia.

Baca juga: DOB Papua dan IKN Berimbas ke Pemilu, DPR: Kalau Mau Cepat, Presiden Harus Keluarkan Perppu

Peta Papua dan Papua Barat
Peta Papua dan Papua Barat ((Google Maps))

Terkait hal itu, KPU menjadikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi acuan.

Ketentuan yang dimaksud soal “seluruh provinsi” dalam lampiran peraturan tersebut adalah 34 provinsi yang ada sebelum pemekaran Papua baru-baru ini.

“Masa pendaftaran bagi partai politik adalah sampai 14 Agustus 2022, pukul 24.00. Sementara itu, pengundangan 3 DOB (daerah otonomi baru) di Papua masih dalam proses,” ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Betty Epsilon Idroos ketika dihubungi Kompas.com, Senin (11/7/2022).

“Jadi, belum bisa kami jadikan dasar hukum bahwa (maksud ‘seluruh provinsi’) menjadi 37 provinsi,” ia menambahkan.

Hal ini, menurutnya, juga sudah dibahas dalam rapat antara KPU RI dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Jumat lalu.

Baca juga: 3 DOB Papua Berimbas ke Pemilu 2024, Ini Kata Sri Mulyani soal Anggaran untuk Ketiga Provinsi Baru

Rapat tersebut dalam rangka merumuskan Peraturan KPU (PKPU) soal pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024.

“Sepanjang pengetahuan saya, saat kami konsultasi dengan DPR, memang (disepakati) masih menunda (syarat di 3 provinsi baru Papua) karena belum keluar (undang-undangnya),” kata Betty.

Sebagai informasi, pembentukan 3 provinsi baru di Papua sudah disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna yang berlangsung Kamis, 30 Juni 2022.

Namun demikian, suatu undang-undang menjadi resmi apabila telah diundangkan dalam lembaran negara.

Sementara itu, 3 undang-undang terkait Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan hingga sekarang belum diundangkan dalam lembaran negara.

Baca juga: KPU Sebut UU Pemilu Harus Direvisi sebagi Imbas Pemekaran 3 Provinsi di Papua

Kata Sri Mulyani soal Anggaran Pemilu untuk 3 DOB di Papua

Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Instagram/smindrawati)
Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved