Pemekaran Papua

DOB di Papua Terancam Tanpa Pengawasan Hingga 2024, Ini Sebabnya!

Tiga provinsi baru di Tanah Papua terancam tak ada pengawasan dari Parlemen hingga 2024 mendatang. Ini dikatakan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri.

Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara
ILUSTRASI - Massa Petisi Rakyat Papua (PRP) yang menduduki Kantor DPR Provinsi Papua menuntut pembatalan DOB di Tanah Papua. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Kementrian Dalam Negeri Benni Irwan mengatakan, tiga daerah otonomi baru (DOB) tersebut terancam tanpa pengawasan dari pihak parlemen hingga 2024. 

TRIBUN-PAPUA.COMDPR RI belum lama ini telah mengesahkan undang-undang (UU) terkait tiga provinsi baru di Papua dalam Rapat Paripurna, Kamis (30/6/2022).

Tiga provinsi baru tersebut yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Namun, dalam perjalanan, tiga daerah otonomi baru (DOB) tersebut terancam tanpa pengawasan dari pihak parlemen hingga 2024.

Hal ini dikatakan Kepala Pusat Penerangan Kementrian Dalam Negeri Benni Irwan, Kamis (14/7/2022).

“Ada kemungkinan belum ada DPRD-nya,” kata Benni Irwan dikutip dari laman Kompas.com.

Baca juga: Aksi Damai Tolak DOB dan Otsus di Timika Berakhir Aman, Kapolres: Selebaran Masih Diperiksa Petugas

“Itu juga ada kaitannya dengan mekanisme pemilu ke depan. Ini juga saat ini masih dimatangkan persiapannya, agar setiap kebijakan terkait DOB ini sejalan selaras dengan tahapan pemilu yang dilakukan,” sambungnya.

Hingga sekarang, beleid itu belum kunjung diundangkan dalam lembaga negara.

Peraturan perundangan mengatur, jika hingga 30 hari undang-undang yang disahkan parlemen tak ditandatangani presiden, beleid itu otomatis diundangkan.

Benni mengakui bahwa persiapan pembentukan DPR Papua (nama bagi DPRD tingkat provinsi sesuai otonomi khusus Papua) akan menjadi salah satu fokus pemerintah.

“Demokratisasi di daerah juga perlu berlangsung tentunya sebagaimana provinsi lain. Perlu juga dipastikan daerah baru itu ada DPRD-nya, di Papua ada MRP (Majelis Rakyat Papua) di masing-masing provinsi. Itu akan menjadi fokus dalam pembentukan daerah baru ini,” ujar dia.

Akan tetapi, persiapan in bukan tanpa tantangan. Pembentukan DPR Papua mensyaratkan dilakukannya pemilihan legislatif tingkat provinsi pada Pemilu 2024 nanti.

Sementara itu, Undang-Undang Pemilu saat ini belum mengatur soal pemilu di tiga provinsi baru itu. Di sisi lain, revisi UU Pemilu belum terlihat hilalnya.

Baca juga: Massa Ancam Duduki Gedung DPR hingga Malam, Tuntut Jakarta Cabut UU DOB Papua

Padahal, revisi ini menjadi kunci sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI perlu menyesuaikan ulang rencana Pemilu 2024 dengan keberadaan tiga provinsi baru itu, seperti menyiapkan kantor KPU tingkat provinsi di sana hingga anggarannya.

“Katakanlah kalau KPU tidak disiapkan pada 2023 atau 2024, tidak akan ada pemilu legislatif, tidak akan ada pilkada mungkin. Kita tunggu keputusan pemerintah bagaimana penempatan instansi vertikal termasuk KPU yang memainkan peran cukup besar untuk demokratisasi di masing-masing daerah tadi itu,” ujar Benni.

Dalam naskah tiga undang-undang terkait tiga provinsi baru Papua yang disahkan DPR RI, pembentukan DPR Papua di masing-masing provinsi anyar baru akan dilakukan pada 2024.

Hingga 2024, berbagai tugas penting yang seharusnya dipegang parlemen, salah satunya menyusun rancangan APBD, berada di tangan penjabat (pj) gubernur yang akan dipilih oleh presiden. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul - Tiga Provinsi Baru di Papua Terancam Tanpa Pengawasan Parlemen hingga 2024

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved