Pemekaran Papua

Dituding Terima Suap Revisi UU Otsus, Yan Mandenas: Rp 0 Pun Saya Tidak Pernah Terima!

Menurut Yan Mandenas, jangankan terima uang, fasilitas seperti makan dan minum pun dirinya mengaku tidak pernah menerima.

Tribun-Papua.com/Raymond Latumahina
Anggota DPR RI asal Papua, Yan Mandenas mengancam akan melaporkan kasus pencemaran nama baiknya ke Polda Papua terkait tudingan memperlancar pengesahan UU DOB dan Otsus Papua. Hal ini disampaikan di Kota Jatapura, Senin (18/9/2022). 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas, buka suara terkait tudingan yang menyebut dirinya menerima suap pembahasan Otonomi Khusus (Otsus) dan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Menurut Yan Mandenas, jangankan terima uang, fasilitas seperti makan dan minum pun dirinya mengaku tidak pernah menerima.

“Selama pembahasan otonomi khusus, jangankan Bupati-bupati ini mau memberikan, Rp 0 atau Rp 1 pun buat kita tidak,” kata Yan Mandenas kepada wartawan di Kota Jayapura, Papua, Senin (18/7/2022).

Baca juga: Petisi Rakyat Papua: Jakarta Menindas Papua Lewat Pengesahan 3 UU Pemekaran Provinsi

Dia mengatakan, selama ini, dirinya bekerja sesuai dengan perintah pimpinan fraksi maupun DPR terkait pembahasan Otsus dan DOB.

Karena itu, Yan Mandenas membantah semua tudingan yang selama ini beredar perihal keterkaitan dirinya bersama para Bupati di Papua dalam upaya meloloskan Undang-Undang Otsus dan DOB.

“Karena kami, khususnya saya dari Fraksi Partai Gerindra yang ditugaskan sebagai pimpinan Pansus sudah diwanti-wanti dan diingatkan pimpinan fraksi dan DPR,” tegasnya.

Terkait masalahini, legislator asal Papua itu mengancam akan melaporkan kasus tudingan ini ke Polda Papua karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya.

Baca juga: Pemekaran Wilayah Dinilai Bukan Langkah Tepat Mengatasi Persoalan Papua

“Saya dan pak Komarudin Watubun akan melaporkan resmi ke Polda Papua untuk minta proses penyelidikan lebih lanjut,” ancam Yan Mandenas.

Sekadar diketahui, sebelumnya Yan Mandenas dan anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua  dituding menerima suap revisi Undang-Undang Otonomi Khusus. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved