Bupati Mamberamo Tengah Jadi Buronan, IM57+ Sebut Ada Kebocoran Informasi di Internal KPK

TRIBUN-PAPUA.COM - Ketua IM57+ Institute Mochamad Praswad Nugraha menduga adanya kebocoran informasi internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap yang menjerat Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.

Praswad menduga kebocoran informasi itu membuat KPK gagal menjemput paksa Ricky Ham Pagawak.

Ricky Ham Pagawak, kata Praswad, lolos saat hendak dijemput paksa Tim KPK karena dua kali tidak penuhi panggilan sebagai tersangka.

Ricky Ham Pagawak kini juga telah resmi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK.

Baca juga: Bupati Mamberamo Tengah Jadi Buronan, KPK: Pihak yang Bantu Tersangka Bersembunyi Bisa Dipidana

“Upaya jemput paksa yang gagal ini membuktikan adanya kebocoran informasi di internal KPK,” kata Praswad dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (18/7/2022).

Praswad menambahkan, dugaan kebocoran informasi di internal KPK sudah berulang kali terjadi dan tak pernah terungkap hingga saat ini. 

Dia pun menyayangkan, KPK yang tidak pernah tuntas membongkar aktor kebocoran informasi tersebut.

Lebih jauh, Praswad menyebut kebocoran itu sebagai bagian dari praktek jual beli informasi.

“Tanpa adanya upaya pembocoran informasi dari pihak internal KPK, mustahil Ricky Pagawak bisa kabur,” ujar Praswad.

Baca juga: Bupati Mamberamo Tengah Masuk DPO karena Diduga Kabur ke PNG, KPK Juga Keluarkan Surat Pencekalan

Praswad mendesak pimpinan KPK segera menerbitkan surat Perintah Penyelidikan (Sprin Lidik) guna mengungkap sosok internal KPK yang diduga membocorkan dan menjual informasi itu.

Menurutnya, tindakan membocorkan informasi penyidikan berpotensi diproses sebagai perbuatan pidana dan menghalangi penyidikan.

“Bahkan berpotensi menjadi perbuatan bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ricky Pagawak,” tutur Praswad.

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Bupati Mamberamo Tengah, Papua Ricky Ham Pagawak sebagai buron.

Politikus Partai Demokrat itu diduga melarikan diri ke Papua Nugini setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan di wilayahnya.

Baca juga: Paspornya Dicabut sejak 3 Juni, Bupati Mamberamo Tengah Diduga Kabur ke PNG Lewat Jalur Tak Resmi

Berdasarkan informasi yang didapatkan Polda Papua, Ricky sempat terlihat di Jayapura pada 13 Juli. Keesokan harinya ia terlihat di Pasar Skouw, perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

“Kita masih upayakan, kita sebarkan jaringan kontak-kontak kita di sebelah," kata Dirreskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani.

Diduga Kabur ke PNG Lewat Jalur Tak Resmi

Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) diduga kabur melalui jalur tidak resmi ke Papua Nugini (PNG).

Pasalnya, pintu perbatasan Wutung-Papua Nugini belum dibuka sejak ditutup saat pandemi.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian I Nyoman Gede Surya Mataram.

Baca juga: Kenal Ricky Ham Pagawak? Bupati Mamberamo Tengah Kini Buron KPK: Ini Total Harta Kekayaanya

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), kata Surya, tak mencatat adanya data Ricky ke luar negeri pada 14 Juli.

Menurut Surya, KPK meminta Ditjen Imigrasi agar mencegah Ricky bepergian ke luar negeri.

Pencegahan ditetapkan dan berlaku per 3 Juni hingga 3 Desember mendatang,

Surya juga menyebut, sejak 3 Juni lalu, paspor milik Ricky tidak lagi berlaku.

“Per tanggal 3 Juni, paspor RHP juga resmi dicabut sehingga tidak lagi berfungsi sebagai dokumen negara,“ kata Surya dalam keterangan resminya, Senin (18/7/2022). (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul IM57+ Duga Bupati Mamberamo Tengah Kabur karena Kebocoran Informasi di Internal KPK dan Imigrasi Duga Bupati Mamberamo Tengah Kabur ke Papua Nugini Lewat Jalur Tak Resmi