Moeldoko Minta TNI-Polri Kerja Sesuai SOP dalam Hadapi KKB Papua: Tidak Boleh Terprovokasi

TRIBUN-PAPUA.COM - TNI-Polri diminta untuk tidak terprovokasi oleh aksi teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Ia meminta aparat keamanan bekerja sesuai Standard Operating Procedure (SOP) untuk menangani KKB.

Moeldoko tak ingin aparat keamanan terprovokasi yang berujung merugikan institusi.

Baca juga: Sebut KKB Nduga Didominasi Anak Muda, Danrem 172/PWY: Mereka di Bawah Satu Komando Egianus Kogoya

"TNI juga tidak boleh terprovokasi dengan kejadian ini sehingga mengambil langkah-langkah yang justru pada akhirnya merugikan institusi itu sendiri, TNI-Polri itu, jadi tetap kerja sesuai SOP yang digariskan," kata Moeldoko usai media briefing di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022).

Moeldoko mengatakan, aparat TNI dan Polri di Papua memiliki SOP dengan pendekatan profesional dan proporsional.

Menurut dia, langkah taktis yang akan dilakukan berada di tangan komandan lapangan, tetapi pendekatan profesional dan proporsional tetap harus dipegang.

Kendati demikian, Moeldoko memastikan pemerintah bakal menindak tegas KKB di Papua yang selama ini melakukan berbagai aksi teror.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Tak Ada Operasi Militer di Papua dan Hati-hati Tangani KKB: Kita Pakai Aturan Hukum

"Tindakan tegas hanya ditujukan kepada KKB, bukan yang lain, penegasan ini penting jangan sampai muncul persepsi yang keliru terhadap tindakan aparat keamanan yang akan dilakukan," kata dia.

Moeldoko menyebutkan, sejak April hingga Juli 2022, KKB telah melakukan kekerasan sebanyak 18 kali yang menyebabkan korban jiwa sebanyak 22 orang.

Mantan panglima TNI itu juga menyinggung pembataian yang dilakukan KKB terhadap 31 orang pekerja PT Istaka Karya yang sedang membangun jalan di Nduga, Papua, tahun 2018 lalu.

"Ini merupakan pembantaian keji, kejam dan biadab, merupakan kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan," ujar Moeldoko.

Menurut dia, aksi KKB tersebut ironis karena pemerintah saat ini sedang bekerja mempercepat kesejahteraan di Papua.

"KKB justru melakukan tindakan perilaku kejam terhadap warga yang tidak berdosa dan tindakan distruktif seperti yang disampaikan tadi, bakar gedung, sekolahan, puskesmas dan seterusnya," kata dia.

Baca juga: Polisi Beberkan Awal Mula Terungkapnya Keterlibatan Pecatan TNI dalam Serangan KKB di Nduga

Mahfud MD: Penanganan KKB di Papua Dilakukan secara Hati-hati

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengibaratkan KKB di Papua menggunakan hukum rimba dalam setiap aksi terornya.

Menurut Mahfud, hal inilah yang menjadi kendala dalam menangani KKB di Papua karena di sisi lain, aparat bertindak dengan menghormat hukum yang berlaku.

"Masalah kita, saudara, mereka ini KKB ini tidak pakai aturan hukum, buat tindakan-tindakan brutal tanpa aturan hukum, menggunakan hukum rimba, sedangkan kita bertindak pakai aturan hukum," kata Mahfud dalam acara media briefing di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022).

Mahfud menegaskan, pemerintah menghormati hukum dalam menangani KKB di Papua, karena Papua merupakan bagian dari Indonesia.

Serta, untuk menjamin hak asasi manusia (HAM) di sana.

Oleh karena itu, ia menyatakan, penanganan KKB oleh aparat juga dilakukan secara hati-hati, supaya tidak ada warga sipil yang menjadi korban.

Baca juga: Mimpi Pulang Kampung Terkubur, Warga NTT Hubertus Goty Tewas Dibantai KKB Nduga Papua

Persoalannya, lanjut Mahfud, KKB juga berbaur dengan masyarakat sipil, sehingga aparat sulit untuk memilah mana yang merupakan anggota KKB atau bukan.

"Tapi kalau langsung menyerbu satu kampung karena orang-orang KKB masuk ke situ, yang menjadi korban warga sipil nanti," kata Mahfud.

Ia menuturkan, situasi seperti itulah yang membuat aparat dan pemerintah sering dianggap lambat menangani KKB.

Padahal, yang dilakukan aparat di sana didasari oleh kehati-hatian.

"Mereka (KKB) melanggar hukum dengan brutal, kita berhati-hati agar tidak ada korban," kata Mahfud.

Diketahui, terjadi penyerangan KKB di Nduga, Papua pada Sabtu (16/7/2022).

Sebanyak 11 orang tewas akibat serangan tersebut. Sementara dua orang lainnya mengalami luka-luka.

Komandan Komando Resort Militer (Danrem) 172/Praja Wira Yathi, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Juinta Omboh Sembiring menyebut, 11 warga sipil yang dibunuh oleh KKB merupakan warga yang selama ini ikut membangun Kabupaten Nduga.

“11 orang warga sipil yang tewas ini ternyata adalah warga masyarakat Nduga yang selama ini bekerja dan membangun Kabupaten Nduga ke depan,” kata Juinta kepada awak media di Korem 172/PWY, Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Selasa (19/7/2022).  (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Aksi Teror KKB di Papua, Moeldoko Minta Aparat Tak Terprovokasi dan Menko Polhukam Sebut Penanganan KKB di Papua Dilakukan secara Hati-hati