Ruang Gerak Ganjar Pranowo Dibatasi Partai Sendiri, Upaya Lengserkan Menantu Soeharto Gagal Total?

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Sejak dijadikan bakal capres Partai NasDem, ruang gerak Ganjar Pranowo dibatasi partai sendiri.

Padahal, Ganjar bersaing ketat dengan Prabowo Subianto sebagai penerus Joko Widodo (Jokowi) menduduki kursi Presiden RI.

Lantas, apakah upaya lengserkan menantu Soeharto gagal total?

Dikethaui, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kepada setiap kader PDIP agar tidak kampanye untuk perorangan, apalagi sampai keluar kota.

Baca juga: PDIP Tendang Ganjar Pranowo, Tangan Kanan Megawati Bongkar Sosok Penerus Tahta Presiden

Sementara, Puan Maharani diutus Megawati Soekarnoputri melakukan safari politik dengan partai lain.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai larangan Hasto itu spesifik ke Ganjar yang juga kader PDIP.

Sebab, di PDIP hanya Ganjar dan Puan yang mempunyai keinginan maju dalam pilpres 2024.

"Ya kelihatannya larangan itu ya berlaku spesifik kepada Ganjar walaupun memang larangan tersebut untuk semua kader yah. Tapi kelihatannya di PDIP itu kan yang punya keinginan untuk mencapreskan diri itu kan ya Ganjar dengan Puan," kata Ujang dilansir Tribunnews.com

Namun, Ujang menyebut jika PDIP konsisten membuat larangan serupa.

Pada 2020 silam, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu juga membuat surat larangan berbicara soal pencapresan bagi kepala daerah.

"Tetapi saya melihat PDIP konsisten dari dulu yah, dari tahun 2020 lah kalau enggak salah, itu PDIP membuat surat kepada seluruh kadernya larangan untuk berbicara terkait dengan pencapresan," ujarnya.

Sementara tahun ini, Ujang beranggapan bahwa larangan agar tak berkampanye perorangan dan keluar kota justru lebih spesifik lagi.

"Nah ini saat ini aturan itu kelihatannya lebih dikhususkan, dispesifik lagi agar tidak berkampanye yang sifatnya perorangan juga keluar kota itu," ucapnya.

"Ya saya sih melihatnya ini arahnya kepada Ganjar karena hanya Ganjar yang punya keinginan untuk bisa menjadi capres atau cawapres lah kira-kira seperti itu," sambung Ujang.

Namun, Ujang meminta agar semua pihak menghormati keputusan internal PDIP soal larangan tersebut.

Baca juga: Geser Ganjar Pranowo, Anak Bawang PDIP Bakal Jadi Gubernur Jawa Tengah, Ini Sosoknya