Depak Capres Tidak Populer, Strategi Parpol Menatap Pilpres 2024, Jangan Kelihangan Pemilih!

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Berbagai strategi disiapkan partai politik jelang Pilpres 2024.

Satu strategi di antaranya, depak capres tidak popular agar tidak kehilangan pemilih.

Survei nasional DTS Indonesia terkait pembentukan koalisi dini atau awal partai-partai memberikan sinyal kuat bahwa partai harus mencalonkan sosok yang populer di masyarakat untuk mendongrak suara partai.

Menurutnya, temuan survei DTS memberikan sinyal kuat bahwa partai harus mencalonkan sosok yang populer di masyarakat untuk mendongrak suara partai.

"Jadi, saya kira temuan DTS itu memberi sinyal yang kuat kepada koalisi kalau mereka tetap ngotot mencalonkan orang yang tidak begitu populer di tengah masyarakat.”

“Risikonya, bukan saja calon mereka tidak terpilih tapi partainya mereka juga drop," kata Pengamat Politik Ray Rangkuti, Selasa (26/7/2022).

Baca juga: Habib Rizieq Geser Anies Baswedan, Kantongi Sosok Capres yang Bakal Didukung

Sebaliknya, ketika partai mengajukan nama calon presiden yang populer di tengah masyarakat, memang ada kemungkinan terpilih atau tidak.

Namun, hal itu dapat berimplikasi pada kenaikan suara partai.

"Jadi misalnya kalah di pilpres tapi kan setidaknya di pileg masih dapat suara," ucapnya.

Ray juga menjelaskan, elektabilitas partai ditentukan oleh partai dengan segala aktivitasnya.

Demikian, Ray menyarankan koalisi segera mengambil langkah pendekatan untuk memperlihatkan upaya mereka terhadap seorang calon.

"Misalnya seperti Koalisi Indonsia Bersatu (KIB) yang belum menetapkan satu nama tapi KIB sudah menunjukkan gelagat pada calon tertentu," kata Ray dalam keterangannya.

Baca juga: AKHIRNYA Menantu Soeharto Jawab Desakan Jadi Capres 2024, Siap Lengserkan Ganjar dan Anies Baswedan!

Menurut Ray, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) harus memperjelas kecenderungan terhadap nama calon.

Sebelumnya, KIB memang diidentikkan dengan nama Ganjar Pranowo namun hal itu masih belum cukup kuat.

Berdasarkan hasil survei pembentukan koalisi dini atau awal partai-partai, belum berdampak merata kepada elektabilitas anggota koalisi.