Menuju Papua Ending AIDS 2030, Dinkes Optimistis Tak Ada Infeksi Baru dan Kematian

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Untuk mencapai Papua Ending AIDS pada 2030 mendatang, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua optimistis tidak akan ada lagi kasus infeksi baru dan kematian akibat AIDS.

Hal itu dikatakan Kepala Seksi HIV/AIDS Dinkes Provinsi Papua, dr Rindang Pribadi Marahaba kepada Tribun-Papua.com di Jayapura, Minggu (7/8/2022).

• 47.962 Orang Terjangkit HIV/AIDS di Papua, Rata-rata Usia Produktif

"Kalau sudah dicanangkan Papua Ending AIDS pada 2030, berarti 3 hal pokok yang harus terwujud, tidak ada infeksi baru, tidak ada kematian karena AIDS, dan tidak ada lagi stigma serta diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHIV)," jelasnya.

Rindang mengatakan, Papua Ending AIDS 2030 dapat terwujud apabila ada komitmen kuat bersama, antara Pemerintah Daerah, LSM, Dinas Kesehatan, hingga lapisan masyarakat.

Kemudian, Rindang memaparkan strategi untuk mencapai Papua Ending AIDS 2030 yakni, paling utama ialah menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV di kalangan masyarakat.

• HIV/AIDS di Papua Capai 47.962 Kasus, dr Beeri Wopari: Didominasi Kelompok Usia Produktif

"Kalau melihat situasi saat ini, dan 8 tahun lagi kita akan menuju Papua Ending AIDS 2030, tidak ada kata pesimistis. Namun yang ada memang saat ini belum ada komitmen bersama yang ditunjukan dengan implementasi nyata atau aksi real," bebernya.

Lebih lanjut dia mengakui bahwasanya, selama ini komitmen yang ada hanya sebatas ucapan di bibir saja, sehingga apabila ada komitmen dan tekad yang serius serta aksi nyata antara semua stakeholder, maka ini pasti dapat teratasi dengan baik.

"Paling penting juga mengajak semua masyarakat, untuk membantu Pemda setempat dalam pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS," tandasnya.

• 47.962 Pengidap HIV/AIDS di Papua Rata-Rata Usia 25 - 49 Tahun

Ditanya soal penanganan HIV AIDS selama ini di Papua, Rindang membeberkan tujuan pengendalian kasus ada pada Kementerian Kesehatan.

Dari hierarki tersebut, Rindang menyampaikan yang memiliki peran lebih besar justru ada pada layanan kesehatan.

"Apabila layanan kesehatan di daerah tidak aktif untuk melakukan screening atau mencari kasus, maka tidak akan muncul kasus HIV AIDS," sebutnya.

• [BAGIAN KEDUA] Kisah penderita HIV/AIDS di Papua: Merangkul Sesamanya yang Putus Obat

Aktivitas screening yang dilakukan layanan kesehatan di daerah juga tentu ditunjang oleh peralatan yang memadai, dan biasanya dibeli oleh Pemda setempat dengan dukungan Pemerintah Pusat.

Dalam mewujudkan Papua Ending AIDS 2030, memang diakuinya bukan pekerjaan mudah karena persoalan pintu masuk HIV yaitu Infeksi Menular Seksual (IMS).

"Jadi ketika pada tahun 2030 nanti, IMS masih ditemukan maka artinya beberapa tahun kemudian masih bisa terinfeksi," katanya.

• 46.967 Orang Terinfeksi HIV-AIDS di Papua, Begini Respon Gubernur Lukas

Terlepas dari itu, pihaknya menekankan pada perubahan pola pikir masyarakat, terkait dengan HIV/AIDS dalam menuju Papua Ending AIDS 2030.

"Sebenarnya HIV/AIDS itu bukan penyakit mematikan, kutukan, dan membuat keluarga jadi terisolasi serta dikucilkan, tetapi HIV/AIDS adalah penyakit kronis yang dapat dikelola," tegasnya.

Ia menegaskan pula, HIV/AIDS ada obatnya yakni obat Anti Retroviral (ARV), yang apabila dikonsumsi rutin dan baik sesuai prosedur, maka ODHIV dapat hidup lebih produktif.

• 2.563 Kasus HIV/AIDS di Merauke Hingga September

Dikatakan Rindang, pada tahun 2017, ketentuan pemberian ARV kepada pasien telah berubah, di mana sudah tidak lagi melihat dari stadium dan jumlah CD4.

Setelah dinyatakan positif, waktu pemberian ARV dari petugas kesehatan bergantung pada kesiapan pasien, saat pemberian konseling yang diberikan.

"Kalau saat itu juga dia bersedia maka sudah bisa diberikan ARV, dan setelah menerima ARV maka pasien akan mendapatkan informasi soal kepatuhan minum obat," tuturnya.

• Pesan Ketua Harian KPA Papua Anton Mote: Ayo Cegah HIV-AIDS di Tengah Kita

Karena Papua masuk dalam kategori epidemis meluas tingkat rendah, maka semua pasien yang berkunjung di fasilitas kesehatan akan ditawarkan dan dianjurkan untuk tes HIV.

"Fakta di lapangan memang tidak semua bersedia karena kembali lagi stigma dan tabu itu masih menjadi momok di masyarakat kita, sehingga yang sering terjaring dari giat screening di perkantoran, pelabuhan, dan event-event tertentu," ungkapnya.

Menyongsong Papua Ending AIDS 2030, pihaknya terus berupaya untuk melakukan perubahan pola pikir ataupun cara pandang masyarakat terhadap HIV AIDS dan ODHIV.

• Nabire Urutan Pertama Penderita HIV-AIDS di Papua

Ia menyebutkan, penularan HIV AIDS berpotensi terjadi apabila melakukan seks beresiko, dengan berganti-ganti pasangan.

Sekadar diketahui, data temuan kasus kumulatif HIV AIDS di Papua sejak tahun 1992 hingga Juni 2022 mencapai 49.011 kasus.

Dinkes Provinsi Papua mencatat terjadi penurunan kasus kumulatif tahunan di beberapa daerah dalam beberapa tahun terakhir. (*)