Pemekaran Papua

Ini Alasan Mendagri Tito Prioritaskan Pemekaran DOB di Papua

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan alasan Papua diprioritaskan untuk dilakukan pemekaran daerah otonomi baru (DOB).

Penulis: Hidayatillah | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Hidayatillah
Mendagri Tito Karnavian didampingi Sekda Provinsi Papua M Ridwan Rumasukun dan pejabat Papua Selatan dan tokoh adat saat berada di Merauke, Papua, Jumat (12/8/2022). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hidayatillah

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan alasan Papua diprioritaskan untuk dilakukan pemekaran daerah otonomi baru (DOB).

Ditengah banyaknya aspirasi tentang pemekaran yang masuk ke Kemendagri, sekarang tercatat sebanyak 320 usulan.

"Aspirasi yang sangat kuat dan luas wilayahnya (Papua, red) sangat besar dan masih adanya ketertinggalan pembangunan maka bapak presiden dan DPR menyadari percepatan pembangunan ditanah Papua," kata Tito saat memberikan arahan di halaman Kantor Bupati Merauke, Papua, Jum'at (12/8/2022).

Baca juga: Mendagri Tito: Pelaku Sejarah Pemekaran DOB Papua Paling Solid Ada di Provinsi Papua Selatan

"Karena itulah ditengah situasi masih moratorium artinya belum bisa dimekarkan. Papua diberikan prioritas untuk dilakukan pemekaran," sambungnya.

Menurutnya, pemekaran lebih banyak memberikan dampak positif dibanding dampak negatif. Contohnya, pemekaran di Papua Barat.

 

Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan kepada tokoh-tokoh, Bupati di Papua Selatan, Forkopimda dan masyarakat dalam acara pencanangan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih di halaman Kantor Bupati Merauke, Papua, Jumat (12/8/2022).
Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan kepada tokoh-tokoh, Bupati di Papua Selatan, Forkopimda dan masyarakat dalam acara pencanangan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih di halaman Kantor Bupati Merauke, Papua, Jumat (12/8/2022). (Tribun-Papua.com/Hidayatillah)

 

"Adanya pemekaran akan memotong birokrasi baik prijinan, proses-proses administrasi dan lain-lain," ujar Tito.

Dia menjelaskan, dahulu saat belum ada pemekaran Provinsi Papua Barat, warga dari Fak-Fak yang bakal mengurus sesuatu di Provinsi harus datang ke Jayapura.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved