HANYA DI PAPUA Helikopter Digembok Masyarakat Adat, Begini Penyebabnya

TRIBUN-PAPUA.COM - Ada saja hal tidak lazim namun unik ditemukan di Tanah Papua. Bukan hanya budaya, namun hukum adat yang membuat kepala pusing.

Ini nyata terjadi di Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Satu unit helikopter yang diparkir di SP III Kabupaten Manokwari digembok Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberai, Rabu (17/8/2022).

Melansir Kompas.com, helikopter yang digembok oleh DAP Doberai ini milik CV Salemo Raya jenis AS 350 B3 yang dikelola oleh Haji Akbar.

Baca juga: Cuma di Papua Ada Helikopter Angkat Pesawat

Helikopter kembali digembok lantaran dibuka tanpa ada pembicaraan dan izin resmi dari Dewan Adat Doberai dan pemilik hak ulayat serta pembayaran denda adat sebesar Rp 100 juta.

“Sesuai dengan perintah Ketua DAP Doberai, maka kita akan menggembok kembali helikopter ini sampai dengan denda adat dan izin resmi dari DAP,” ungkap perwakilan DAP Doberai Vanron Tan dalam pertemuan dengan pemilik perusahaan.

Menurut Vanron, pihak DAP sebenarnya sudah menggembok helikopter untuk denda adat dan pengurusan izin.

Namun ternyata gembok dibuka tanpa sepengetahuan dan izin DAP Doberai.

Karena itu, lanjut Vanron, sesuai dengan perintah Ketua DAP Doberai, pihaknya berkoordinasi untuk menggembok kembali helikopter tersebut.

“Jika denda adat dan izin dari DAP Doberai untuk pengoperasian helikopter ini, maka gembok akan dibuka dan bisa terbang untuk melayani masyarakat,” ucapnya. 

Secara terpisah, Ketua DAP Wilayah III Doberai, Keliopas Meidodga menjelaskan penggembokan dilakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi agar hak-hak masyarakat pemilik ulayat dihargai ketika helikopter beroperasi.

“Kita lakukan ini agar hak masyarakat adat bisa dihargai dan helikopter mendapatkan izin resmi dari DAP Doberai untuk melakukan pelayanan di pedalaman Kabupaten Manokwari dan Papua Barat,” ungkapnya.

Pelayanan ke wilayah pedalaman Manokwari diakui tidak mudah.

Oleh karena itu, dengan izin resmi dari DAP Doberai tentu akan membantu helikopter ketika melayani masyarakat di pedalaman Kabupaten Manokwari.

“Dengan adanya izin DAP Doberai, maka ketika lakukan pelayanan tidak akan mendapatkan kendala di lapangan seperti ancaman dari masyarakat setempat dan lain-lain, karena adanya izin resmi dari DAP Doberai dan pemilik hak ulayat, di mana helikopter ini melakukan pelayanan,” ujarnya.

Tanggapan perusahaan

Direktur CV. Salemo Raya Akbar memohon maaf lantaran miskomunikasi sehingga terjadinya pembukaan gembok tanpa izin resmi dari DAP Doberai.

“Kami mohon maaf. Kami akan segera koordinasi dan komunikasi lagi dengan DAP Doberai, sehingga permasalahan ini bisa segera diselesaikan dan helikopter bisa terbang untuk melayani masyarakat di pedalaman Manokwari dan Papua Barat,” ungkapnya.

Baca juga: HANYA DI PAPUA: Eks Panglima OPM Hadiri Upacara Perayaan HUT ke-77 RI di Keerom Papua

Selaku penanggung jawab, Akbar bersedia bertemu secara langsung dengan DAP Doberai dan pemilik hak ulayat di wilayah Kabupaten Manokwari untuk membicarakan dan penyelesaikan persoalan ini.

“Kami bersedia untuk hadir dan menyelesaikan permasalahan ini dengan DAP Doberai pada besok (hari ini),” katanya.

Akbar mempersilakan DAP Doberai untuk menggembok ulang helikopter sampai penyelesaian permasalahan dan ada surat izin resmi dari DAP Doberai untuk penerbangan dan pelayanan helikopter milik CV Salemo Raya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten Manokwari. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Kantongi Izin Adat, Helikopter di Manokwari Digembok Dewan Adat Doberai Papua Barat",