Irjen Ferdy Sambo Bunuh Ajudan

Desak Sidang Etik Irjen Ferdy Sambo Digelar Terbuka, Kelompok Ini Bereaksi Keras: Pecat?

Desakan ini juga mencuat disuarakan publik dei berbagai media sosial hingga media arus utama. Ungkap secara transparan dan detail. Bersihkan Polri.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Kadiv Propam non aktif Irjen Pol Ferdy Sambo tiba di gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis (4/8/2022). Irjen Pol Ferdy Sambo akan diminta keterangan oleh tim khusus bentukan Kapolri terkait kasus kematian ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang tewas di rumah dinasnya pada 8 Juli 2022 lalu. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Mabes Polri diminta agar pelaksanaan sidang etik terhadap eks Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo dapat digelar secara terbuka.

Desakan ini datang dari Indonesia Police Watch (IPW).

Desakan ini juga mencuat disuarakan publik dei berbagai media sosial hingga media arus utama.

Diketahui, sidang etik terhadap Irjen Ferdy Sambo menyusul buntut dari penetapan tersangka di kasus penembakan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Baca juga: FAKTA Menggemparkan, Sopir Irjen Ferdy Sambo Ancam Brigadir J Sebelum Pembunuhan: Ini Sosoknya

"Kita minta persidangannya terbuka. IPW meminta persidangan terbuka, karena itu dimungkinkan persidangan terbuka di Mabes Polri," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan, Rabu (24/8/2022).

Sugeng mengatakan, pelaksanaan sidang etik terhadap Irjen Ferdy Sambo sangat memungkinkan digelar secara terbuka ke publik, sesuai dengan kewenangan pimpinan sidang etik.

Ia menilai, proses sidang etik terhadap Sambo perlu digelar secara terbuka karena itu hak publik untuk mengetahui perkembangan kasus yang dilakukan Sambo.

"Karena itu adalah hak yang dijamin konstitusi," ujar dia.

Sugeng menilai kasus yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo sudah mendapat atensi publik.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah mewanti-wanti agar tidak ada hal yang ditutup terkait kasus itu.

Dengan terbukanya proses sidang etik Irjen Ferdy Sambo, akan semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

"Publik saat ini ada kecurigaan bahwa saat ini tersangka tidak ditahan segala macam di medsos. "

"Dengan persidangan terbuka maka pertanyaan publik jadi bisa terjawab, memang supaya menjaga ketertiban sidang harus diatur sedemikian rupa itu supaya tata tertib sidang dapat terpenuhi," ucap dia.

Dilihat dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP), keputusan pelaksanaan sidang etik tersebut merupakan kewenangan dari Ketua KKEP.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved