Pemkab Jayapura

Bupati Jayapura Pastikan Persoalan Lahan SMP Negeri 1 Sentani Segera Dituntaskan

Pemerintah Kabupaten Jayapura memastikan sewa tanah atas gedung SMP Negeri 1 Sentani akan segera dibayarkan.

Tribun-Papua.com/Putri Nurjannah Kurita
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw diwawancarai si Sentani, Senin (25/7/2022). Mathius tengah mengevaluasi izin perkebunan sawit PT Permata Nusa Mandiri yang selama ini dianggap merusak alam dan mengambil hak Masyarakat Adat Grime Nawa. 

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Pemerintah Kabupaten Jayapura memastikan sewa tanah atas gedung SMP Negeri 1 Sentani akan segera dibayarkan.

Hal itu disampaikan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw dalam rapat tertutup yang digelar di kantornya, Kamis (1/9/2022).

Perekembangan informasi atas penyelesaian hak ulayat tersebut akan diumumkan kepada publik.

Baca juga: Hak Ulayat SMP Negeri 1 Sentani Segera Diselesaikan, Brigjen JO Sembiring: Pertemuan Digelar Selasa

"Saya arahkan pada pimpinan OPD sampai Desember melihat hal yang diselesaikan. Nilainya agak berbeda tapi akan dihubungkan berdasarkan data, waktu pelebaran bayar berapa, saya pikir itu kita harus luruskan," ujarnya.

Bupati Mathius mengatakan, berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), persoalan tanah harus dituntaskan.

"Presiden sudah bicara, jadi hari ini harus tuntas," katanya.

Berdasarkan pengalaman, kata Mathius, pihaknya akan berhati-hati agar tidak salah dalam melakukan proses pembayaran tanah di lokasi itu.

"Pemerintah memastikan lagi siapa yang menjadi pemiliknya. Meskipun pengalamannya putusan di pengadilan bisa lain sementara pemerintah harus bayar lagi," ujarnya.

Diketahui, SMP Negeri 1 Sentani telah dikosongkan sejak Desember 2021.

Sebelumnnya, sekelompok orangtua dan siswa SMP Negeri 1 Sentani mengadukan kasus ini ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kerja di Kabupaten Jayapura, Rabu (31/8/2022).

Membawa pamflet, orangtua dan siswa SMP Negeri 1 Sentani meminta pertolongan Presiden, sebab mereka men galami nasib tidak jelas perihal belajar.

Baca juga: Kunjungi Jayapura, Presiden Jokowi Malah Disambut Aksi Massa: Pamflet Dibentangkan

Tiga perwakilan orangtua siswa menyampaikan, pemilik ulayat kembali menuntut pembayaran setelah Pemerintah Kabupaten Jayapura dinyatakan kalah di tingkat pengadilan atas kasus sengketa lahan itu.

Amar tersebut berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Negeri Jayapura NomorNomor:178/Pdt. G/2018/PN.Jap dalam amar putusannya bagian B, menyatakan penggugat ahli waris yang SAH dari Almarhum Moyang Ro Himoye secara turun temurun atas objek sengketa berupa sebidang tanah adat seluas 5.282 meter persegi yang terletak di Bandar Udara Sentani, Distrik Sentani,  Kabupaten Jayapura. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved