Antrean Panjang BBM, Aliansi Mahasiswa Merauke Minta DPRD Bentuk Pansus

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hidayatillah

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Aliansi Mahasiswa Kabupaten Merauke meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk panitia khusus (pansus) yang mencari akar masalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga menyebabkan antrean panjang di SPBU Merauke.

"Kalau memang bisa dari pihak Pertamina, DPRD Merauke membentuk sebuah pansus yang melibatkan masyarakat dan mahasiswa untuk mencari masalah terkait dimana letak dari masalah BBM," kata Jenderal Lapangan aksi demo Aliansi Mahasiswa Merauke, Kartang kepada Tribun-Papua.com, Kamis (1/9/2022).

Menurutnya, selama 2 tahun ini 30 anggota DPRD Merauke belum bisa menyelesaikan antrian panjang kendaraan umum disekitar SPBU Jalan Ahmad Yani dan Jalan Parakomando.

Baca juga: Pertamina Lakukan Penyesuaian Harga BBM Sejak 1 September: Cek di Wilayah Papua dan Maluku

Dari antrian tersebut tentu mengganggu aktivitas UMKM yang berada disekitar area SPBU Merauke.

"Hal ini perlu dipertanyakan. Kelangkaan BBM ini, DPRD bersama SPBU dan agen harus memberikan solusi untuk menyelesaukan masalah BBM sehingga diperlukan pansus," ujar Kartang.

Dia menjelaskan, permasalahan BBM di Merauke yang tak kunjung usai itu mendorong mahasiswa melaksanakan aksi demo penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menyuarakan aspirasi penanganan antrean BBM di SPBU Merauke.

"Kita menolak dengan tegas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Selain itu, DPRD harus memberikan solusi terkait kelangkaan BBM yang mengakibatkan antrean panjang di sekitar SPBU," tandas Ketua Ikatan Kekeluargaan Mahasiwa/Pelajar (IKAMI) Sulawesi Selatan (Sulsel) Cabang Merauke.

Baca juga: Warga Merauke Tolak Rencana Pemerintah Naikkan Harga BBM, Mahasiswa Geruduk Gedung DPRD

Pantauan media ini, sebanyak 50 mahasiswa yang melaksanakan demo dari Organisasi Kepemudaan (OKP) yaitu IKAMI Sulsel Cabang Merauke, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Merauke, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Papua Selatan dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Merauke.

Dipimpin Koordinator lapangan aksi demo, Alif Imran dan jenderal lapangan Kartang sudah mulai berorasi dari Monumen Kapsul Waktu hingga kantor DPRD Merauke.

Meski sempat terjadi bentrok antara mahasiswa dengan pihak keamanan yakni Kepolisian Resort Merauke karena mahasiswa tak diizinkan masuk ke ruang sidang pada pukul 12.00 WIT.

Polisi bersikukuh mahasiswa dapat melakukan audiensi dengan wakil rakyat sesuai yang ditentukan dari DPRD Merauke pukul 13.00 WIT.

Sementara itu, surat yang dikirim aliansi mahasiswa Merauke kepada DPRD Merauke pada 29 Agustus 2022 lalu baru mendapat balasan dari DPRD Merauke terkait waktu audiensi saat masa aksi sudah bergerak menuju kantor DPRD Merauke.

Setelah mendapat penjelasan Wakapolres Merauke Kompol I Komang, puluhan mahasiswa akhirnya memilih menunggu hingga waktu yang ditentukan. 

Sekira pukul 13.00 WIT, Ketua DPRD Merauke bersama wakil ketua DPRD dan sejumlah anggota dewan akhirnya memediasi 30 orang perwakilan Aliansi Mahasiswa Merauke untuk bertemu Pertamina dan pemilik SPBU Merauke diruang sidang.

Sedangkan puluhan mahasiswa lainnya menunggu di luar kantor yakni dihalaman kantor DPRD Merauke.  (*)