Isu Ketidakharmonisan Panglima TNI-KSAD yang Mengemuka di Rapat DPR dan Jawaban Jenderal Andika

TRIBUN-PAPUA.COM - Anggota DPR RI mempertanyakan isu ketidakharmonisan hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Isu itu mengemuka dalam rapat soal anggaran antara Kementerian Pertahanan dan TNI dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).

Adalah anggota Komisi I Effendi Simbolon yang pertama kali menyinggung isu tersebut dalam rapat.

Ia menyoroti ketidakhadiran Dudung dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ketika rapat digelar.

Baca juga: Saat Rapat, Anggota DPR Pertanyakan Isu Hubungan Panglima TNI-KSAD yang Disebut Tak Harmonis

Diketahui, selain Andika, yang hadir pada rapat itu adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto, dan Wakil Menteri Pertahanan M Herindra.

Ketidakhadiran Dudung pada acara yang turut dihadiri oleh Andika membuat anggota Fraksi PDI-P itu geram.

Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum Dudung dan Andika tidak pernah di satu lokasi, demikian halnya ketika keduanya dipanggil DPR.

Bukan kali ini saja Dudung tidak hadir kala dipanggil DPR bersamaan dengan kegiatan yang juga dihadiri oleh orang nomor satu di tubuh TNI itu.

Baca juga: Kasus Mutilasi 4 Warga, Jenderal Andika: Selama Saya Pimpin TNI, Maka Semua Kasus Diproses

"Semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari KSAD, bukan dari Wakasad. Dan dari Menhan, dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini?" ujar Effendi.

"Ini semua menjadi rahasia umum, Pak. Rahasia umum, Jenderal Andika. Di mana ada Jenderal Andika, tidak ada KSAD. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD di situ," tutur Effendi.

Dari Zaman ke Zaman

Effendi menambahkan, isu ketidakharmonisan di tubuh TNI bukan kali ini saja terjadi. Di era kepemimpinan sebelumnya pun hal serupa juga terjadi ketika TNI dipimpin oleh Jenderal (Pun) Moeldoko.

"Masa setiap ada Panglima dari Panglima ke KSAD begitu terus? Dari zaman Pak Moeldoko ini. Pak Moeldoko ke Pak Gatot begini, Pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan pak?" kata Effendi.

Ia pun mengibaratkan persoalan ketidakpatuhan di tubuh instansi penjaga kedaulatan negara ini tak jauh berbeda seperti dengan organisasi masyarakat (ormas).

Baca juga: Jenderal Andika Sebut Jumlah Oknum TNI yang Terlibat Kasus Mutilasi di Mimika Bertambah 2 Orang

"Kami banyak sekali temuan-temuan ini, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan," katanya.

Oleh karenanya, Effendi meminta agar isu ketidakharmonisan antara dua pimpinan TNI itu segera disudahi. 

Menurut dia, baik Dudung maupun Andika harus dapat menahan ego masing-masing agar tidak merusak tatanan hubungan di tubuh TNI.

"Ego Bapak berdua itu merusak tatanan hubungan junior dan senior di TNI," ucap dia.

"Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari Bapak-Bapak yang dapat amanah, dapat kepercayaan dari presiden, dari kami. Seperti apa apa yang terjadi di tubuh TNI," imbuhnya.

Dibantah Andika

Menanggapi hal tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki masalah dengan KSAD.

"Ya, dari saya tidak ada (masalah) karena semua yang berlaku sesuai peraturan perundangan tetap berlaku selama ini, jadi enggak ada yang kemudian berjalan berbeda," kata Andika.

Baca juga: Reaksi Veteran Timor Timur saat Dengar KSAD Jenderal Dudung Bercanda Menggunakan Bahasa Tetun

Andika mengungkapkan, selama menjabat sebagai Panglima TNI, dia hanya menjalankan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan peraturan perundangan.

Namun, bukan menjadi masalahnya jika peraturan tersebut dianggap berbeda oleh pihak lain.

"Manakala hal itu diterima berbeda A, B, C, ya itu terserah bagaimana menyikapi, tapi saya tetap melakukan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan," jelas dia.

Saat ditanya lebih lanjut, ia tidak ingin berkomentar mengenai Dudung. Dia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada Dudung.

"Itu ditanyakan langsung aja. Menurut saya kita tetap menjalankan kegiatan kita sesuai peraturan perundangan, jadi enggak ada yang berbeda, dan enggak ada yang kemudian melenceng dari tupoksi kita," jelas Andika.

Sementara itu, Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto menyatakan, ketidakhadiran Dudung pada saat rapat lantaran tengah mengecek kesiapan persoalan yang akan diberangkatkan untuk bertugas ke Papua.

"Kita tahu bahwa kondisi di lapangan masih mungkin kompleks sehingga banyak yang harus disampaikan oleh Pak KSAD kepada prajurit. Kita lihat banyak hal yang menonjol yang dilakukan negatif oleh prajurit sehingga dengan keberadaan Pak KSAD di tengah-tengah prajurit akan berikan motivasi," ucap Agus.

(Kompas.com/Adhyasta Dirgantara)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Isu Ketidakharmonisan Hubungan Panglima TNI-KSAD Warnai Rapat Komisi I DPR