Mutilasi di Mimika

Jenderal Dudung Murka, Minta Prajurit Terlibat Mutilasi di Papua Segera Dipecat

Jenderal Dudung menegaskan, kasus tersebut harus diproses tegas dan anggota TNI yang terbukti terlibat mesti dipecat sesegera mungkin.

Tribun-Papua.com/Istimewa
KSAD Jenderal Dudung Abdurachman saat memimpin apel gelar pasukan jajaran TNI AD wilayah Jabodetabek di Monas, Jakarta, Selasa (25/1/2022).(Dispenad) 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kasus mutilasi empat warga Papua yang melibatkan enam anggota TNI membuat murka Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Jenderal Dudung lalu memerintahkan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) untuk mengusut tuntas kasus mutilasi di Papua yang melibatkan anggota TNI.

Ia menegaskan, kasus tersebut harus diproses tegas dan anggota TNI yang terbukti terlibat mesti dipecat sesegera mungkin.

"Saya tegaskan kepada seluruh jajaran Angkatan Darat, khususnya kepada Puspom agar ini diproses. Proses dengan tuntas dan tegas."

"Saya harapkan orang yang melakukan itu pecat segera mungkin," kata Dudung di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Baca juga: 6 Prajurit TNI Terduga Pelaku Mutilasi di Timika Papua Terancam Dipecat Tidak Terhormat

Jenderal Dudung mengakui, kasus ini memang bermula dari adanya informasi rencana pembelian senjata oleh pihak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Ia juga mengatakan bahwa anggota TNI AD memancing simpatisan KKB itu dan menangkapnya.

Namun, Dudung menegaskan, aksi mutilasi yang dilakukan tetap melanggar hukum.

"Tidak boleh seperti itu, hukum harus ditegakkan, tidak boleh melakukan seperti itu," kata Dudung.

Sejauh ini, TNI Angkatan Darat menetapkan enam prajurit sebagai tersangka.

Keenamnya ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani penyelidikan oleh Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) XVII/C Mimika.

Baca juga: Jenderal Andika Tegas soal Kasus Mutilasi di Papua, Prajurit Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Dua dari enam tersangka merupakan seorang perwira infanteri berinisial Mayor Inf HF dan Kapten Inf DK.

Sisanya adalah warga sipil, yakni APL alias J, DU, R, dan RMH.

Para pelaku akan dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KSAD Minta Anggota TNI yang Terlibat Mutilasi di Papua Dipecat",

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved