Korupsi di Papua

Tak Ada Ampun, KPK Pastikan Kasus Korupsi Ricky Ham Pagawak Tetap Berlanjut

KPK juga bakal memeriksa semua laporan dari setiap pekerjaan proyek yang pernah disetujui RHP, kemana saja aliran dana-dana tersebut.

Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Calvin Erari
TANGKAPAN LAYAR - Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/9/2022) mengatakan soal kasus korupsi yang dilakukan RHP akan terus dilanjutkan didalami. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURAKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak (RHP) tetap berjalan dan didalami.

"Dalam proses penyidikan pasti akan berkembang, karena proyeknya juga banyak di Kabupaten Mamberamo Tengah," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Menurutnya, rata-rata persoalan lelang ataupun pengadaan barang dan jasa pembangunan infrastruktur itu sudah ada pengaturan sebelumnya.

Baca juga: Pewarta di Pusaran Bupati Mamberamo Tengah, Brigita Manohara Diperiksa KPK terkait Kasus RHP

"Ini tentu yang akan didalami dalam proses penyidikan, tentu tidak berbatas-batas suap ketika pembangunan atau proses lelang itu ada maka dampaknya pasti ada ketika dalam pelaksanaan pembangunan tersebut," jelasnya.

Dia mencontohkan, apabila aspek proyek pembangunan rendah dan tidak sesuai dengan kontrak, atau terjadi markap maka pasti akan menimbulkan unsur kerugian negara.

 

 

"Kita akan mendorong terus kesama, jadi jangan hanya berhenti di suapnya, tetapi harus dilihat, jangan-jangan itu fiktif karena kondisi Papua yang tidak begitu terawasi atau bisa saja ada kemungkinan pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan, ini harus terus didalami lagi oleh penyidik kami agar dapat membuktikan tidak hanya suap tetapi menyebabkan kerugian negara yang besar," ujarnya.

Baca juga: Pistol Ilegal Disita dari Ajudan Bupati Mamteng, Buron KPK Ricky Ham Pagawak Kabur ke Papua Nugini

Selain itu, untuk menunjang penyelidikan, KPK juga bakal memeriksa semua laporan dari setiap pekerjaan proyek yang pernah disetujui RHP, kemana saja aliran dana-dana tersebut.

"Kita akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), karena informasi ini salah satunya dari PPATK sehingga kami bisa melakukan penindakan-penindakan, seperti suap itu diberikan lewat transfer, maka itu ketahuan sekali sesuai pelaporan dan informasi dari PPAT," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved