Gubernur Lukas Enembe Diperiksa KPK

Minta Kasus Lukas Enembe Tak Dipolitisasi, Mahfud MD: Proses Hukum Harus Tetap Jalan

Menkopolhukam Mahfud MD meminta agar kasus dugaan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe tidak dipolitisasi.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (19/11/2019) - Menkopolhukam Mahfud MD meminta agar kasus dugaan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe tidak dipolitisasi. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta agar kasus dugaan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe tidak dipolitisasi.

Mahfud MD menegaskan, supremasi hukum harus ditegakkan, termasuk dalam kasus Lukas Enembe.

Ia menyebut bahwa proses hukum terkait Lukas Enembe harus tetap berjalan.

Baca juga: Masih Sakit, Lukas Enembe Kemungkinan Tak Bisa Penuhi Panggilan KPK Pekan Depan

Gubernur Papua, Lukas Enembe (baju biru) saat menghadiri rapat terbatas terkait persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 Papua, di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, (26/8/2019).
Gubernur Papua, Lukas Enembe (baju biru) saat menghadiri rapat terbatas terkait persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 Papua, di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, (26/8/2019). (Youtube/Sekretariat Presiden)

"Proses hukum untuk gubernur Papua tetap jalan, hukum harus ditegakkan dan tidak boleh dipolitisasi," katanya usai Diskusi Publik RUU KUHP di Surabaya, Rabu (21/9/2022).

Mahfud menegaskan, pemerintah, partai politik dan massa tidak boleh mempolitisasi hukum.

"Hukum adalah hukum," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan gratifikasi pada 5 September 2022.

Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar dugaan penyimpanan dan pengelolaan uang Lukas Enembe yang dinilai tidak wajar.

Baca juga: Siapa Sosok yang Diduga Jadi Perantara Lukas Enembe dengan Kasino Judi? Ini Kata KPK hingga MAKI

Hingga saat ini, KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe.

Sebab, Lukas tidak memenuhi panggilan KPK pada 12 September lalu di Mako Brimob Papua.

Selain itu, Lukas Enembe juga disebut-sebut tidak akan meninggalkan Papua dan meminta penyidik KPK memeriksanya di kediamannya.

Penetapan Enembe sebagai tersangka gratifikasi memicu aksi unjuk rasa para pendukungnya di Jayapura. Bahkan, rumah Lukas dijaga oleh massa pendukungnya.

KPK menyatakan sampai saat ini mereka tidak mengupayakan melakukan jemput paksa terhadap Enembe karena dikhawatirkan bisa memicu kerusuhan di Papua.

(Kompas.com/Achmad Faizal)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Dugaan Gratifikasi Gubernur Lukas Enembe, Mahfud MD: Hukum Harus Ditegakkan

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved