Gubernur Lukas Enembe Diperiksa KPK

Tunjuk Willem Wandik Jadi Plt Ketua DPD Demokrat Papua Gantikan Lukas Enembe, Ini Pesan AHY

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunjuk Willem Wandik sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Demokrat Papua.

Tribun-Papua.com/Istimewa
Anggota DPR RI, Willem Wandik - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunjuk Willem Wandik sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Demokrat Papua. 

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diminta turun tangan untuk mengimbau kadernya Lukas Enembe patuh dengan hukum.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Maki) menyebut, dua sosok itu bisa mendorong agar Gubernur Papua bersedia memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe diketahui sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK terkait kasus dugaan gratifikasi.

"Saya memohon kepada Pak SBY selaku yang dituakan, Ketua Pembina di Partai Demokrat untuk mengimbau kepada Lukas Enembe untuk mendatangi panggilan (KPK). Dan mestinya ini juga berlaku untuk Pak AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi, Rabu (28/9/2022). Dikutip dari Kompas.com.

Boyamin menjelaskan, DPP Partai Demokrat punya peran besar dalam membina setiap kadernya.

Baca juga: Terseret Kasus Korupsi, Lukas Enembe Dilengserkan dari Kursi Ketua DPD Partai Demokrat

Termasuk kader yang tersandung masalah hukum.

Hal ini pernah dilakukan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang meminta kadernya sekaligus Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin untuk menghormati panggilan aparat penegak hukum.

Kala itu Aziz terjerat kasus korupsi di KPK dan Airlangga mengimbau agar Aziz bersedia memberi keterangan saat dipanggil penyidik KPK. 

"Nah sekarang saya butuh juga imbauan dari Pak SBY sebagai sesepuh, sebagai orang yang dituakan di Partai Demokrat mengimbau kepada Ketua Demokrat Papua," ujarnya.

KPK Bakal Tetap Proses Kasus Lukas Enembe

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada yang bisa menghentikan pihaknya memproses hukum Gubernur Papua Lukas Enembe.

Namun, KPK memiliki tiga syarat untuk bisa menghentikan suatu perkara yang masuk dalam tahap penyidikan.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango memerinci, syarat pertama penyidik menghentikan proses hukum apabila tidak ditemukannya bukti yang cukup.

Baca juga: Demokrat Serahkan Kasus Lukas Enembe ke Penegak Hukum: Tapi Harus Adil dan Sesuai Aturan

"Yang kedua bila kemudian penyidik mengeklaim kalau perkara ini bukan perkara pidana, ketiga kalau penyidikan itu dihentikan dengan didukung, misal tersangka meninggal dan sebagainya, kedaluwarsa perkaranya," ucap Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (27/9/2022).

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved