Gubernur Lukas Enembe Diperiksa KPK
Ramses Wally: Saya Tak Percaya Lukas Enembe Terlibat Kasus Korupsi Dana Otsus
Selama Lukas Enembe menjabat Gubernur Papua dua periode, pembagian dana Otsus ke kabupaten dan kota cukup jelas.
Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Roy Ratumakin
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Tokoh adat Papua, Ramses Wally mengatakan, dirinya tidak percaya jika Gubernur Lukas Enembe melakukan praktek korupsi atas penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) di Bumi Cenderawasih.
Menurutnya, selama Lukas Enembe menjabat Gubernur Papua dua periode, pembagian dana Otsus ke kabupaten dan kota cukup jelas.
"Artinya, selama kepemimpinan Lukas Enembe, sudah membagi dana Otsus ini, dimama 20 Persen untuk Provinsi dan 80 persen untuk kabupaten-kota, maka itu dari sisi mana Lukas Enembe bisa melakukan praktek korupsi dalam," kata Ramses kepada Tribun-Papua.com, di Sentani, Jumat (30/9/2022).
Baca juga: Soal Kasus Lukas Enembe, KPK Minta Sejumlah Pihak Tak Perkeruh Situasi: Jangan Provokasi Masyarakat
Menurut Ramses, selama provinsi mengelolah dana Otsus 20 persen, Lukas Enembe sudah banyak melakukan pembangunan di Papua.
"Pembangunan itu seperti Kantor Gubernur Papua, MRP, DPR, hingga fasilitas olahraga yang berskala internasional dan lain sebagainya, tetapi sekarang sejumlah oknum menyampaikan dia korupsi dana Otsus, ini harus dibuktikan dengan fakta," jelasnya.
Sementara setelah Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka, banyak pihak yang menyampaikan dia telah mengambil dana Otsus.
"Jika hal ini benar, maka tolong buktikan dengan fakta, jika tidak alangkah baiknya dihentikan, dan jangan semua hanya menikmati lalu beban ini diberikan ke Lukas Enembe, maka itu saya mau ingatkan, yang mengelolah dana Otsus, siap-siap saja menghadapi negara," ujarnya.
Baca juga: 1.800 Polisi Siap Diterjunkan Jika Diminta KPK Tangkap Lukas Enembe
Selain itu, Ramses juga meminta, soal dana Otsus, Pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi dengan baik, sebab Otsus ini disampaikan sekian triliun, tetapi buktinya rakyat Papua masih susah.
"Pertanyaanya siapakah yang sebenarnya memiskinkan rakyat ini, sementara yang kelolah dana Otsus 80 persen ini adalah kabupaten-kota," ujarnya.
Untuk itu, Ramses berharap, agar soal aliran dana Otsus perlu dievaluasi secara baik, sehingga dapat diketahui dengan jelas siapa sebenarnya yang menjadi penikmat dengan semua itu. (*)
