Partai Solidaritas Indonesia Sindir Lukas Enembe: Kalau Bersih Kenapa Risih?

TRIBUN-PAPUA.COM, JAKARTA – Kasus gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua, Lukas Enembe mendapat respon beragam dari masyarakat Indonesia.

Tak terkecuali dari partai politik. Kali ini, sindiran datang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meminta Lukas Enembe harus menghadapi proses hukum yang sedang menimpanya.

Juru Bicara DPP PSI, Rian Ernest mengaku bingung dengan sikap Gubernur Papua Lukas Enembe yang tidak kunjung memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Viktor Kogoya Kritik Pernyataan Pengacara Lukas Enembe: Tak Ada Aturan Adat Pemeriksaan di Lapangan

Lukas Enembe, tersangka dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan gratifikasi Rp 1 miliar, sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK.

"Sebenarnya mudah saja. Kalau bersih, kenapa risih? Datangi saja pemeriksaan di KPK bila memang tidak ada hal yang melanggar," kata Rian dikutip dari laman Kompas.com, Kamis (13/10/2022).

Rian menegaskan semua kedudukan warga negara Indonesia sama di mata hukum. Jika Enembe dan keluarganya tidak memenuhi panggilan KPK, maka itu akan menjadi contoh buruk.

"Langkah seorang Gubernur Lukas, termasuk saksi dari pihak keluarga, apabila akhirnya abai terhadap pemeriksaan, tentu bukanlah tingkah laku yang pantas jadi teladan bagi kita semua," tuturnya.

Untuk itu, Rian khawatir apabila pada akhirnya KPK gagal memeriksa Lukas Enembe yang menjadi tersangka korupsi.

Pasalnya, kata Rian, hal itu bisa menjadi preseden buruk bagi hukum Indonesia.

Baca juga: Pengacara Lukas Enembe Diminta Beli Buku Hukum Pidana, ICW: Baca Perlahan Biar Paham!

"Apalagi terhadap pemberantasan korupsi yang menjadi sumber masalah di negeri ini," imbuh Rian.

KPK sampai saat ini masih belum berhasil memeriksa Lukas Enembe yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi APBD dan gratifikasi Rp 1 miliar.

Malah sekarang Enembe yang diwakili para kuasa hukumnya mengajukan beragam permintaan terkait proses pemeriksaan.

Padahal, lembaga antirasuah itu sudah 2 kali melayangkan panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kepada Enembe.

KPK memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka pada 12 September lalu, tetapi dia tidak hadir dengan alasan sakit.

Baca juga: Ali Kabiay: Penetapan Lukas Enembe Sebagai Kepala Suku Besar Papua Hanyalah Tameng!

Kemudian KPK menjadwalkan pemeriksaan kedua dengan mengirim surat panggilan kedua kepada Lukas Enembe agar dia hadir untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada 25 September 2022.

Akan tetapi Enembe kembali tidak hadir dalam pemeriksaan kedua karena alasan kesehatan. Selain itu, KPK juga mengajukan permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Enembe kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Selain dilarang bepergian ke luar negeri, beberapa rekening sebesar Rp 71 miliar yang diduga terkait dengan Lukas Enembe telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Bahkan rekening istri Enembe turut diblokir atas permintaan KPK.

Dalam proses penyidikan, KPK turut melayangkan panggilan pemeriksaan kepada istri dan anak Enembe, yaitu Yulce Wenda dan Astract Bona Timoramo Enembe sebagai saksi pada 5 Oktober 2022.

Namun, keduanya juga tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Ruang gerak Enembe saat ini sudah dibatasi. Namun, nampaknya dia masih berusaha keras supaya tidak diperiksa di Jakarta. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul - PSI ke Gubernur Papua Lukas Enembe: Kalau Bersih, Kenapa Risih?