Pemekaran Papua
Tim Pemekaran Papua Selatan Segera Dibubarkan, Begini Penjelasan Thomas Safanpo
Thomas Eppe Safanpo menyebut, peresmian Provinsi Papua Selatan akan dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), akhir Oktober 2022.
TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Tim pemekaran Provinsi Papua Selatan akan segera dibubarkan.
Pembubaran itu bersamaan kedatangan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan di Merauke, dalam waktu dekat.
Otomatis, momen itu jadi sejarah peresmian Provinsi Papua Selatan.
Demikian disampaikan Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Thomas Eppe Safanpo kepada Tribun-Papua.com, Senin (17/10/2022).
Dia mengatakan, hingga akhir Juli 2022, pemerintah pusat mengesahkan terbentuknya 3 DOB atau provinsi baru termasuk Provinsi Papua Selatan.
Baca juga: Dipercepat Demi Pemilu 2024, Tiga Pj Gubernur DOB Papua Dilantik Akhir Oktober
Tim Pemekaran pun patut diapresiasi atas upaya mendorong terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB).
Thomas Eppe Safanpo menyebut, peresmian Provinsi Papua Selatan akan dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), akhir Oktober 2022.
"Hadirnya Pj Gubernur kita anggap resmi dimulainya Provinsi Papua Selatan. Mungkin, saat itu juga tim pemekaran Provinsi Papua Selatan akan kita bubarkan," jelasnya.
nantinya, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengantar kedatangan Pj Gubernur Papua Selatan.
"Pj Gubernur Provinsi Papua Selatan setelah dilantik, selisih 2-3 hari sudah harus sampai di Merauke. Sudah harus melaksanakan tugas," katanya.
Putera asli Papua suku Asmat ini menuturkan, tugas pertama Pj Gubernur Papua Selatan yang terpenting adalah membentuk perangkat daerah.
Baca juga: Tim Transisi Cek Kesiapan Peresmian Provinsi Papua Selatan, Wabup Merauke: Dijadwalkan Oktober Ini
Kemudian, mengisi personel dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Tanpa OPD yang dibentuk, tidak mungkin bisa melaksanakan tugas dengan baik. Paling lambat, akhir tahun perangkat daerah harus terbentuk," jelasnya.
Ada sekira 20 OPD akan dibentuk dalam masa transisi nanti.
"OPD lainnya akan dibentuk setelah ada gubernur devinitif sesuai kebutuhan," ujar Thomas Eppe Safanpo. (*)