Kirab Budaya KMAN VI di Papua Jadi Pesona Nusantara

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI – Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di Tanah Tabi, Papua dimulai dengan dengan adanya Kirab Budaya.

Satu yang menarik, pawai kebudayaan ini diramaikan juga oleh berbagai organisasi kemasyarakatan, Masyarakat Adat Nusantara baik di luar dan dalam negeri, pemukulan tifa, tarian, pakaian adat, pemukulan gamelan, atraksi budaya juga turut meramaikan sepanjang jalan di Sentani.

Adapun rute yang ditempuh arak-arakan kirab budaya tersebut adalah dari Lapangan Theis Eluay menuju ke Stadion Barnabas Youwe (SBY).

Kirab Budaya untuk memulai serangkain acara kongres Masyarakat Adat Nusantara VI di Wilayah Adat Tabi baik di Kabupaten dan Kota Jayapura yang akan berlangsung pada 24-30 Oktober mendatang di 12 kampung-kampung di Danau Sentani.

Baca juga: Masyarakat Adat Kasepuhan Suarakan Tiga Hal Penting di KMAN VI

Baca juga: Pembukaan KMAN VI Diawali Parade Budaya

Baca juga: Presiden dan Ketua DPR Tidak Hadir, Abdon Nababan: Berpotensi Pengaruhi Keputusan saat KMAN VI

Masyarakat Adat yang datang dari berbagai daerah di Indonesia akan duduk secara adat untuk membahas berbagai persoalan adat, yaitu kedaulatan, perampasan tanah adat, harkat dan martabat perempuan adat, hingga Undang-Undang Masyarakat Adat.

Keberagaman dalam pakaian adat yang di tampilkan saat Kirab Budaya menujukkan kekhasan dari masing-masing wilayah adat.

Selain Masyarakat Adat dan organisasi adat yang ada di Nusantara hadir juga Organisasi Masyarakat Adat di Asia yaitu, Wakil Sekertaris The Asia Indigenous Peoples Pact Foundation (JAIPF) merupakan Organisasi regional ditingkat Asia yang anggotanya ada di 17 negara Asia, terdiri dari organisasi Masyarakat Adat termasuk AMAN. Kemudian Sekjen Masyarakat Adat di Nepal, Sekjen Malaysia, Kamboja, dan Philippina.

Elemen pendukung Masyarakat Adat, lanjutnya, dari pendonor dan LSM lokal, nasional hingga internasional yang selama ini sudah bekerja bersama Masyarakat Adat. Organisasi, dan pendonor hadir untuk bersinergi dengan melihat kenyataan bahwa banyak Masyarakat Adat yang masih belum mendapat haknya.

Dari elemen pemerintah akan hadir Wakil DPR Muhaimin Iskandar dan beberapa pejabat lainnya bersama Masyarakat Adat akan melakukan dialog untuk mendudukkan posisi Masyarakat Adat dan negara. (*)