Belum Putuskan Jemput Paksa Lukas Enembe, KPK: Kami Tak Ingin Langgar Hukum saat Menegakkan Hukum

TRIBUN-PAPUA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali buka suara saat ditanya soal upaya menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD Papua.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri memberikan jawaban diplomatis mengenai kemungkinan upaya menjemput paksa Lukas Enembe.

Menurutnya, dalam menangani kasus Lukas Enembe, KPK harus memperhatikan mekanisme dan cara yang diatur oleh ketentuan undang-undang, hukum acara pidana, Undang-Undang KPK, atau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Ia juga menegaskan KPK butuh analisis mendalam sebelum melakukan penjemputan paksa terhadap Lukas Enembe.

Baca juga: UPDATE Kesehatan Lukas Enembe Pasca-diperiksa KPK, Ini Kata Pengacara Aloysius Renwarin

"Seluruh proses itu kami pastikan akan kami lakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kalau kemudian pada saatnya memang dibutuhkan ada penjemputan paksa terhadap seorang tersangka, ya pasti kami lakukan, tapi tentu kami harus lakukan analisis mendalam bahwa kami tidak ingin melanggar hukum ketika menegakan hukum," kata Ali lewat pesan suara, Selasa (8/11/2022).

Ali menambahkan bahwa penegakan hukum haruslah menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

"Itu yang kemudian selalu kami perhatikan, bahwa jemput paksa itu ketentuan normatif di dalam hukum acara pidana, ada ruang untuk itu, di dalam Pasal 112 Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP itu ada, ketika misalnya seorang tersangka mangkir tidak ada sama sekali konfirmasi untuk hadir pada panggilan yang pertama, yang kedua, baru yang ketiganya diambil atau dijemput paksa, itu bisa dilakukan," jelasnya.

Sebagai informasi, istilah penjemputan atau pemanggilan paksa sebenarnya tidak tertera di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca juga: ICW Kritik Ketua KPK yang Datangi Lukas Enembe di Papua, Anggap seperti Lelucon: Urgensinya Apa?

Dilansir dari peradi-dpcsurabaya.or.id, istilah yang ada di KUHAP adalah “dihadirkan dengan paksa”.

Penjemputan paksa pun juga perlu dimaknai secara berbeda dengan penangkapan.

Penjemputan paksa dilakukan setelah pemanggilan yang dilakukan sebanyak dua kali tidak terpenuhi.

Sementara itu, penangkapan dapat dilakukan tanpa melakukan pemanggilan terlebih dahulu.

Pasal 112 ayat 2 KUHAP mengatur bahwa orang yang dapat dijemput secara paksa adalah tersangka atau saksi.

Pasal tersebut berbunyi: “Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”.

Baca juga: Polemik Firli Bahuri Datangi Lukas Enembe, Anggota DPR Sebut KPK Pertimbangkan Potensi Konflik

Karena itu, tersangka maupun saksi yang tidak memenuhi panggilan sebanyak dua kali akan dijemput secara paksa.