Pemekaran Papua
Provinsi Papua Barat Daya Butuh 1.056 ASN, Wamendagri John Wempi: Kepala Daerah Segera Bereskan Data
John Wempi Wetipo mengaku belum mendapat dokumen tertulis dari para bupati dan wali kota yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, soal ASN.
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM, SORONG - Penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya jauh lebih siap dibandingkan tiga DOB di Provinsi Papua.
Demikian diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, dalam kunjungannya ke Kota Sorong, Senin (21/11/2022).
"Semua perangkat yang tersedia khususnya kantor-kantor yang akan digunakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di PBD itu jauh lebih siap dibanding tiga DOB baru," kata Wempi kepada TribunPapuaBarat.com.
Baca juga: Wamendagri John Wempi Wetipo: Fasilitas Perkantoran Provinsi Papua Barat Daya Sangat Siap
John Wempi Wetipo mengaku belum mendapat dokumen tertulis dari para bupati dan wali kota yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, terkait pengalihan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hanya, Wempi menyebut, setiap kota dan kabupaten menyerahkan 150 ASN untuk Pemprov sehingga total tersedia 900 dari yang dibutuhkan 1.056 orang.
"Para bupati dan wali kota agar percepat data ASN supaya tim kami yang bekerja seminggu di sini bisa selesaikan," ujar Wamendagri tersebut.
Pengumpulan data ASN diperlukan agar Kemendagri lebih cepat menyusun semua perangkat dan ASN.
Dengan demikian, ucapnya, proses pelantikan penjabat gubernur Papua Barat Daya bisa dilakukan segera.
Peresmian provinsi ke-38 di Indonesia dan pelantikan Pj gubernur PBD diagendakan pada awal Desember 2022.
"Seharusnya persiapan peresmian dan pelantikan provinsi PBD ini dilakukan enam bulan," katanya.
Alasan dipercepat, ucapnya, karena akanada penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk provinsi PBD pertama kali.
Baca juga: John Wempi Wetipo Tiba di Kota Sorong, Wamendagri: Siapkan Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya
Penjabat Gubernur akan memimpin SKPD baru di DOB Papua Barat Daya agar menyusun APBD pada 2023.
"Makanya kalau sudah diundangkan, kita percepat saja peresmian dan pelantikan penjabat gubernur," kata John Wempi Wetipo. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunpapuabarat.com dengan judul Pemprov Papua Barat Daya Butuh 1.056 ASN, Kata Wamendagri John Wempi Wetipo,
